Berita

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil/Net

Politik

WN China Boleh Masuk Tapi Mudik Dilarang, PKS: Pemerintah Telah Melukai Perasaan Umat Islam

SABTU, 08 MEI 2021 | 15:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perbedaan sikap Pemerintah terhadap kedatangan puluhan Warga Negara Asing (WNA) asal China ke wilayah Indonesia disaat pandemi virus corona baru (Covid-19) menuai kritik.

Pasalnya, Pemerintah justru melarang masyarakat untuk mudik lebaran 2021 sementara WN China diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (8/5).


"WNA masuk rakyat dilarang mudik? Harusnya pemerintah menjaga perasaan dan emosi masyarakat," ujar Nasir Djamil.

Menurut Nasir Djamil, meskipun masuknya WNA China tersebut dengan dalih proyek strategis nasional serta dengan dokumen resmi, tapi tetap saja itu justru menimbulkan pertanyaan publik.

"Mau alasannya proyek strategis nasional ini itu dan lain lain gak penting. Masyarakat ingin dihargai. Ini WN Asing malah dibolehkan," sesalnya.

"Kenapa Pemerintah tidak menjaga emosi Umat Islam yang ingin lebaran di kampung? Malah Pemerintah makin mementingkan WN Asing dari WN sendiri. Memperlakukan Ibu kandung (Indonesia) jadi seperti Ibu Tiri," sambungnya.

Atas dasar itu, Legislator asal Aceh ini menilai inkonsistensi pemerintah dalam hal menanggulangi pandemi Covid-19 di Tanah Air justru dipertanyakan.

Alih-alih membolehkan WN China masuk dan melarang warga negara Indonesia mudik lebaran.

"Pemerintah telah melukai perasaan umat Islam dan warga negara Indonesia sedang menyambut Idulfitri," ucapnya.

"Seharusnya tunggu setelah lebaran lah (WN China) boleh masuk. Tapi kita tidak berdaya, negara sudah tidak berani dengan negara asal itu (China). Jadi, Pemerintah harusnya jaga perasaan masyarakat," demikian Nasir Djamil.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya