Berita

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil/Net

Politik

WN China Boleh Masuk Tapi Mudik Dilarang, PKS: Pemerintah Telah Melukai Perasaan Umat Islam

SABTU, 08 MEI 2021 | 15:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perbedaan sikap Pemerintah terhadap kedatangan puluhan Warga Negara Asing (WNA) asal China ke wilayah Indonesia disaat pandemi virus corona baru (Covid-19) menuai kritik.

Pasalnya, Pemerintah justru melarang masyarakat untuk mudik lebaran 2021 sementara WN China diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (8/5).


"WNA masuk rakyat dilarang mudik? Harusnya pemerintah menjaga perasaan dan emosi masyarakat," ujar Nasir Djamil.

Menurut Nasir Djamil, meskipun masuknya WNA China tersebut dengan dalih proyek strategis nasional serta dengan dokumen resmi, tapi tetap saja itu justru menimbulkan pertanyaan publik.

"Mau alasannya proyek strategis nasional ini itu dan lain lain gak penting. Masyarakat ingin dihargai. Ini WN Asing malah dibolehkan," sesalnya.

"Kenapa Pemerintah tidak menjaga emosi Umat Islam yang ingin lebaran di kampung? Malah Pemerintah makin mementingkan WN Asing dari WN sendiri. Memperlakukan Ibu kandung (Indonesia) jadi seperti Ibu Tiri," sambungnya.

Atas dasar itu, Legislator asal Aceh ini menilai inkonsistensi pemerintah dalam hal menanggulangi pandemi Covid-19 di Tanah Air justru dipertanyakan.

Alih-alih membolehkan WN China masuk dan melarang warga negara Indonesia mudik lebaran.

"Pemerintah telah melukai perasaan umat Islam dan warga negara Indonesia sedang menyambut Idulfitri," ucapnya.

"Seharusnya tunggu setelah lebaran lah (WN China) boleh masuk. Tapi kita tidak berdaya, negara sudah tidak berani dengan negara asal itu (China). Jadi, Pemerintah harusnya jaga perasaan masyarakat," demikian Nasir Djamil.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya