Berita

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil/Net

Politik

WN China Boleh Masuk Tapi Mudik Dilarang, PKS: Pemerintah Telah Melukai Perasaan Umat Islam

SABTU, 08 MEI 2021 | 15:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perbedaan sikap Pemerintah terhadap kedatangan puluhan Warga Negara Asing (WNA) asal China ke wilayah Indonesia disaat pandemi virus corona baru (Covid-19) menuai kritik.

Pasalnya, Pemerintah justru melarang masyarakat untuk mudik lebaran 2021 sementara WN China diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (8/5).

"WNA masuk rakyat dilarang mudik? Harusnya pemerintah menjaga perasaan dan emosi masyarakat," ujar Nasir Djamil.

Menurut Nasir Djamil, meskipun masuknya WNA China tersebut dengan dalih proyek strategis nasional serta dengan dokumen resmi, tapi tetap saja itu justru menimbulkan pertanyaan publik.

"Mau alasannya proyek strategis nasional ini itu dan lain lain gak penting. Masyarakat ingin dihargai. Ini WN Asing malah dibolehkan," sesalnya.

"Kenapa Pemerintah tidak menjaga emosi Umat Islam yang ingin lebaran di kampung? Malah Pemerintah makin mementingkan WN Asing dari WN sendiri. Memperlakukan Ibu kandung (Indonesia) jadi seperti Ibu Tiri," sambungnya.

Atas dasar itu, Legislator asal Aceh ini menilai inkonsistensi pemerintah dalam hal menanggulangi pandemi Covid-19 di Tanah Air justru dipertanyakan.

Alih-alih membolehkan WN China masuk dan melarang warga negara Indonesia mudik lebaran.

"Pemerintah telah melukai perasaan umat Islam dan warga negara Indonesia sedang menyambut Idulfitri," ucapnya.

"Seharusnya tunggu setelah lebaran lah (WN China) boleh masuk. Tapi kita tidak berdaya, negara sudah tidak berani dengan negara asal itu (China). Jadi, Pemerintah harusnya jaga perasaan masyarakat," demikian Nasir Djamil.

Populer

IKN Ibu Kota Terhijau Dunia Omong Kosong Jokowi

Rabu, 05 Juni 2024 | 12:42

Investor IKN Hanya Dongeng!

Kamis, 06 Juni 2024 | 11:12

Dirut Kimia Farma Layak Dicopot

Selasa, 04 Juni 2024 | 15:53

Bukan Hanya Tiket Pesawat, Mertua Menpora Dito Ternyata Juga Pesankan Visa Umrah untuk Rombongan SYL

Rabu, 05 Juni 2024 | 21:21

Rugi Rp1,48 Triliun, Penyelewengan di Kimia Farma Extra Ordinary

Selasa, 04 Juni 2024 | 10:37

Perwakilan Kontraktor Minta Penegak Hukum Periksa Bupati Keerom

Senin, 10 Juni 2024 | 10:37

Penyidik KPK Sita Handphone Hasto dan Geledah Ajudan

Senin, 10 Juni 2024 | 15:24

UPDATE

Jabatan 232 Kades di Batang Resmi Diperpanjang, 2 Ditunda

Kamis, 13 Juni 2024 | 23:59

Mahasiswa S2 Unhan Ajak Siswa SMAN 8 Jakarta Bela Negara

Kamis, 13 Juni 2024 | 23:29

Pemeriksaan Hasto di KPK Kental Muatan Politis

Kamis, 13 Juni 2024 | 23:04

Kejari Kota Bandung Kini Dipimpin Sosok "Jaksa Bersih"

Kamis, 13 Juni 2024 | 22:20

Amsterdam akan Dibersihkan dari Kamera Buatan China

Kamis, 13 Juni 2024 | 22:11

Siap Disidang, Berkas 10 Tersangka Korupsi Timah Telah Dilimpahkan ke Kejari Jaksel

Kamis, 13 Juni 2024 | 22:10

Respons BPIP atas Ijtima MUI Upaya Jaga Kemajemukan

Kamis, 13 Juni 2024 | 21:57

Kuasa Hukum Yakin Status Tersangka Satpam PT SKB Digugurkan Praperadilan

Kamis, 13 Juni 2024 | 21:45

Bobby Nasution Minta Kolaborasi Selesaikan Stadion Teladan Tepat Waktu

Kamis, 13 Juni 2024 | 21:42

Senator Dailami Kecewa Gangguan Layanan Suplai Air Bersih Berulang

Kamis, 13 Juni 2024 | 21:27

Selengkapnya