Berita

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil/Net

Politik

WN China Boleh Masuk Tapi Mudik Dilarang, PKS: Pemerintah Telah Melukai Perasaan Umat Islam

SABTU, 08 MEI 2021 | 15:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Perbedaan sikap Pemerintah terhadap kedatangan puluhan Warga Negara Asing (WNA) asal China ke wilayah Indonesia disaat pandemi virus corona baru (Covid-19) menuai kritik.

Pasalnya, Pemerintah justru melarang masyarakat untuk mudik lebaran 2021 sementara WN China diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (8/5).

"WNA masuk rakyat dilarang mudik? Harusnya pemerintah menjaga perasaan dan emosi masyarakat," ujar Nasir Djamil.

Menurut Nasir Djamil, meskipun masuknya WNA China tersebut dengan dalih proyek strategis nasional serta dengan dokumen resmi, tapi tetap saja itu justru menimbulkan pertanyaan publik.

"Mau alasannya proyek strategis nasional ini itu dan lain lain gak penting. Masyarakat ingin dihargai. Ini WN Asing malah dibolehkan," sesalnya.

"Kenapa Pemerintah tidak menjaga emosi Umat Islam yang ingin lebaran di kampung? Malah Pemerintah makin mementingkan WN Asing dari WN sendiri. Memperlakukan Ibu kandung (Indonesia) jadi seperti Ibu Tiri," sambungnya.

Atas dasar itu, Legislator asal Aceh ini menilai inkonsistensi pemerintah dalam hal menanggulangi pandemi Covid-19 di Tanah Air justru dipertanyakan.

Alih-alih membolehkan WN China masuk dan melarang warga negara Indonesia mudik lebaran.

"Pemerintah telah melukai perasaan umat Islam dan warga negara Indonesia sedang menyambut Idulfitri," ucapnya.

"Seharusnya tunggu setelah lebaran lah (WN China) boleh masuk. Tapi kita tidak berdaya, negara sudah tidak berani dengan negara asal itu (China). Jadi, Pemerintah harusnya jaga perasaan masyarakat," demikian Nasir Djamil.

Populer

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Lieus Sungkharisma: Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Mengingatkan Saya pada Gerakan Superiman Tahun 2003

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:45

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Setelah Mengaku Diperas Bank Syariah, Jusuf Hamka Kini Dikabarkan Menyesal

Sabtu, 24 Juli 2021 | 14:43

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Di Bandung, Mahasiswa Mulai Teriak Revolusi

Rabu, 21 Juli 2021 | 19:17

UPDATE

BRI Tanjung Duren Serahkan Grand Prize Mobil Ke Pemenang Panen Hadiah Simpedes

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:37

Komite Eksekutif KAMI Usul Dibuat Dewan Vaksin Nasional untuk Pelototi Anggaran Rp 10 Triliun yang Dicairkan SMI

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:28

Akpol 91 Maknai 30 Tahun Mengabdi, Kapolda NTB Bagikan 1.000 Paket Bansos

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:26

Peneliti: Melonggarkan Pembatasan Covid-19 Berpotensi Ciptakan Strain Baru yang Kebal Vaksin

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:18

JPU Sudah Tepat Menolak Eksepsi Terdakwa Asusila di Lampung

Rabu, 28 Juli 2021 | 23:17

Bantu Myanmar Perangi Covid-19, Singapura Siap Kirim 200 Konsentrator Oksigen

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:59

Panglima TNI Pastikan Kesiapan Tenaga Tracer Covid-19 di Yogyakarta

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:55

Terinspirasi Vaksinasi Door to Door BIN, Bupati Banjarnegara: Kegiatan Efektif dan Tidak Membuang Biaya

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:46

ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,1 Persen Tahun 2021, Kenapa?

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:44

Herman Herry dan Ihsan Yunus Muncul di Analis Yuridis Tuntutan, Dapat Kuota Bansos dari Juliari Batubara

Rabu, 28 Juli 2021 | 22:31

Selengkapnya