Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim/Net
Langkah Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 800/2794/SJ tanggal 4 Mei 2021 yang berisi pembatasan jumlah peserta buka puasa bersama dan larangan ASN menggelar open house, dinilai tepat.
Langkah tersebut merupakan antisipasi agar penularan Covid-19 tidak makin meluas pada momen Idul Fitri nanti.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, dalam keterangannya kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/5).
"Menurut saya, itu merupakan langkah antisipasi yang tepat agar perayaan Hari Raya Idul Fitri besok tidak memicu munculnya pusat-pusat penyebaran Covid-19 di tanah air," ujar Luqman.
"Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, saya apresiasi dan mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan Mendagri itu," imbuhnya menegaskan.
Oleh karena itu, ia minta kepada seluruh pemerintah daerah agar melaksanakan kebijakan tersebut dengan sungguh-sungguh. Kepala daerah, kata Luqman, tidak perlu melakukan manuver aneh yang bertentangan dengan kebijakan ini.
"Apalagi menolaknya. Menjaga keselamatan rakyat adalah tugas utama setiap kepala daerah," tegasnya.
Selain itu, Ketua GP Ansor ini juga meminta kepada Mendagri bersama pemerintah daerah agar sungguh-sungguh waspada dan menyiapkan antisipasi terhadap kemungkinan membeludaknya tempat-tempat wisata selama libur lebaran pada 6-17 Mei.
"Pasti akan lebih baik jika selama libur Lebaran 6-17 Mei, seluruh pemerintah daerah tidak mengizinkan pembukaan tempat wisata di daerahnya masing-masing," harapnya.
"Oleh karena itu, saya minta Mendagri segera bikin kajian mendalam untuk menerbitkan instruksi ke seluruh daerah terkait penutupan tempat wisata selama libur lebaran," demikian Luqman Hakim.
