Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Warga Australia Terjebak Di India Lebih Dari Setahun, Tuntut Pemerintahan Morrison Karena Pelarangan Pulang

KAMIS, 06 MEI 2021 | 00:11 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seorang pria warga Melbourne Australia menuntut pemerintahan Scott Morrison yang telah mengeluarkan larangan perjalanan ke Australia.

Ia menantang keabsahan keputusan pemerintah federal yang membuat aturan pelarangan perjalanan pulangnya dari India sebagai 'kejahatan pelanggaran' padahal ia adalah warga negara Australia yang sah.
Gary Newman, 73 tahun, telah terjebak di India selama lebih dari setahun. Kepergiannya ke India untuk mengunjungi teman-temannya pada Maret tahun lalu, ketika pandemi mulai menguar ke beberapa negara. Dia tidak dapat kembali lagi ke Australia karena penguncian yang panjang.

Ketika baru-baru ini Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan bahwa otoritas akan mendenda atau bahkan memenjarakan warga Australia yang terdampar di India dan nekat pulang ke Australia pada saat-saat ini, ia pun bertambah meradang.

Ketika baru-baru ini Perdana Menteri Scott Morrison mengumumkan bahwa otoritas akan mendenda atau bahkan memenjarakan warga Australia yang terdampar di India dan nekat pulang ke Australia pada saat-saat ini, ia pun bertambah meradang.

Menurutnya, peraturan itu perlu dipertanyakan. Dia telah mengajukan tuntutan ke pengadilan federal di Sydney yang diwakili oleh pengacaranya, Michael Bradley dan Chris Ward SC.

Newman dan dua pengacaranya itu berpendapat deklarasi darurat dari Menteri Kesehatan Greg Hunt dan PM Scot Morrison di bawah Undang - Undang Keamanan Hayati tidak valid karena merampas  kebebasan untuk dapat kembali ke rumah.

Menteri Kesehatan Greg Hunt menolak mengomentari kasus tersebut saat menggelar konferensi pers di Melbourne pada Rabu (5/5).

Dia mengatakan 'jeda' perjalanan dari India ke Australia adalah demi kebaikan bersama dan itu harus berhasil agar mencegah penyebaran virus.

"Satu atau lebih, dari delapan penumpang pada penerbangan terakhir, dinyatakan positif," katanya, seperti dikutip dari ABC News.

"Itu adalah level yang melampaui apa pun yang pernah kami lihat sebelumnya," katanya. Menekankan bahwa tugas pemerintahan adalah melindungi warganya dari krisis kesehatan.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya