Berita

Ekonom senior DR. Rizal Ramli (kiri) dan Ketua KPK Komjen Firli Bahuri/Net

Hukum

Rizal Ramli Minta Firli Bahuri Bongkar 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos Dan Penyalur Abal-Abal

RABU, 05 MEI 2021 | 11:08 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Menteri Sosial Tri Rismaharini telah melaporkan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ekonom senior DR Rizal Ramli meminta Ketua KPK Komjen Firli Bahuri serius menangani laporan Risma itu. Apalagi banyak perusahaan penyalur bansos yang juga abal-abal.

"Dalam laporan Mbak Risma ke KPK, ditemukan data 21 juta penerima bansos bodong atau fiktif. Ternyata perusahaan-perusahaan penyalur Bansos juga banyak yang abal-abal," ujar Rizal Ramli dalam perbincangan dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu (5/5).

"Lengkap skenario perampokan bansos yang merupakan hak orang miskin itu. Ini skandal jahat yang memalukan. Mas Firli dan KPK harus membongkar dan mengadili siapapun yang terlibat," demikian Rizal Ramli.

Manuver Risma melaporkan 21 juta data ganda penerima bansos ini ke KPK mengejutkan sementara kalangan dan melahirkan polemik. Kalangan Komisi VIII DPR RI menilai langkah Risma  kurang elok. Sebagai mitra, Risma semestinya membawa persoalan data ganda penerima bansos itu ke Komisi VIII terlebih dahulu.

Apalagi, apa yang dimaksud dengan data ganda dalam laporan itu masih belum jelas. Apakah merujuk pada pihak-pihak yang tidak berhak menerima bansos tetapi tercantum dalam daftar penerima bansos, atau apakah terjadi duplikasi data penerima bansos.

Di sisi lain, kalangan PDI Perjuangan juga merasa laporan Risma ke KPK itu malah berpotensi membuat partai semakin repot setelah Mensos terdahulu yang juga kader PDIP, Juliari Batubara, ditangkap KPK dalam kasus bansos era pandemi Covid-19.

Tanggal 1 April lalu Kementerian Sosial meluncurkan New Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  yang dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dalam daftar itu, sebanyak 21 juta data penerima bansos yang ganda telah dinonaktifkan.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Paspampres Buka Suara soal Marhan Harahap Meninggal saat akan Salat Jumat

Rabu, 20 Maret 2024 | 10:50

UPDATE

Penjualan Melorot, Laba Bersih AMMN Nyungsep 79,9 Persen

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:55

Korban Tewas Akibat Serangan Moskow Meningkat Hingga 143 Orang

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:39

Genjot Jumlah Wisman, Kemenparekraf Dorong Pengembangan Desa-desa Wisata

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:19

Pengamat: Prabowo Tidak Perlu Didesak Mundur

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:11

Rusia Ragu ISIS Pelaku Serangan Moskow, Kembali Sudutkan Ukraina

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:05

Golkar Terancam Jadi Partai Keluarga Bila Dipimpin Jokowi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:00

Astronom Kerajaan Inggris Sarankan Pengiriman Robot ke Ruang Angkasa

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:57

Rapat Paripurna ke-14, 272 Anggota DPR Bolos

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:38

Genjot Wisman Jepang, Kemenparekraf Gandeng Garuda Indonesia

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:35

Kepala Intelijen Rusia Lakukan Kunjungan ke Korea Utara

Kamis, 28 Maret 2024 | 10:29

Selengkapnya