Sengkarut persoalan unggas yang tidak kunjung usai, dituntut puluhan peternak unggas yang tergabung dalam Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN), agar bisa diselesaikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan)
Permintaan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di Komplek Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (4/5).
Ketua PPRN Alvino Antonio mengatakan, aksi unjuk rasa tersebut adalah bentuk kekecewaan peternak unggas rakyat terhadap Kementan yang tidak pernah memedulikan peternak rakyat. Sebab katanya, kementerian yang dipimpin Syahrul Yasin Limpo itu membiarkan peternak rakyat bangkrut dan justru para integrator semakin jaya.
"Kami sangat kecewa karena Dirjen PKH tak menemui kami, kami sampaikan kepada Kementan, kami tak akan mundur untuk terus memperjuangkan nasib para peternak rakyat yang semakin terpuruk karena keberpihakan Kementan kepada para Integrator,†uajr Alvino dala keterangan tertulis kepada wartawan.
Alvino menjelaskan, harga sarana pokok produksi peternakan seperti pakan, DOC (Day Old Chicken) dan beberapa kebutuhan lainnya sangat tinggi. Disisi lain, harga jual ayam broiler dan telur cenderung murah. Sehingga, kondisi itu yang menyebabkan peternak rakyat mengalami kerugian yang sangat besar.
PPRN mencatat, sejak tahun 2018 hingga 2020 ribuan peternak mengalami kerugian dengan taksiran hingga Rp 5,4 triliun. Menurut Alvino, kebijakan di Kementan yang berpihak pada integrator raksasa perunggasan menjadi sebabnya.
Teranyar, Alvino bersama timnya menemukan fakta baru terkait kebijakan Kementan yang memangkas 20,5 juta ekor DOC Final Stocks dengan dalih menjaga kestabilan harga perunggasan. Bahkan, Kementan menargetkan memusnahkan 288 juta DOC tahun ini.
Alvino menuturkan, akibat dari itu akan terjadi kelangkaan DOC dan ratusan peternak unggas terancam tidak mendapatkan DOC. Kondisi peternak rakyat semakin tertekan, karena harga DOC dipastikan naik. Semenatar para integrator raksasa pasti memprioritaskan Internal Farm dan kemitraannya.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 32/2017 Tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, Alvino menyebutkan bahwa aturan itu mengamanatkan alokasi 50 persen DOC untuk peternak unggas mandiri.
"Saya menduga ada kongkalikong diantara mereka (Kementan dan Integrator), sehingga nasib kami para peternak diabaikan. kerugian yang kami alami sangat besar," ungkapnya.
"Banyak diantara kami yang sudah guling tikar, kami yang masih bertahan masih menunggu komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada para peternak Mandiri," sambung Alvino.
Selain itu, para peternak rakyat baru-baru ini juga menghadapi gejolak kenaikan harga pakan ayam hingga 30 persen, yang diikuti dengan kenaikan harga ayam di bulan puasa.
“Saat nanti kami panen, harga sudah turun. Inilah akibatnya apabila Pemerintah membiarkan ‘mekanisme pasar’ yang menguasai ekosistem bisnis perunggasan. Kami peternak ayam rakyat yang merasakan dampak kerugian yang paling besar. Karena bukan kami yang menentukan mekanisme pasar perunggasan,†tandas Alvino.
