Berita

Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab dalam obrolan bareng Bang Ruslan/RMOL

Politik

Stempel KKB Teroris Wujud Tempramental Pemerintah Akibat Sosok Jenderal TNI Tewas

SELASA, 04 MEI 2021 | 20:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Labelisasi teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terkesan menunjukkan sikap tempramental pemerintah.

"Perubahan status menjadi teroris itu kesannya terlalu temperamental akibat sosok jenderal yang meninggal," ujar Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk 'Politik Labelisasi dan Kepuasan Publik', Selasa (4/5).

Diketahui, sebelum dilabeli sebagai teroris, KKB Papua diduga menembak Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha hingga tewas di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua beberapa pekan lalu.


Padahal, kata Syamsuddin, di tanah Cenderawasih itu tidak sedikit warga setempat meninggal dunia akibat konflik yang tak kunjung tuntas. Namun pemerintah terkesan baru mengambil sikap tegas usai jenderal TNI tewas.

"Pertanyaannya, berapa banyak orang yang meninggal sebelumnya di sana, baik dari pihak KKB maupun dari pihak aparat dan warga kita? Apakah menghargai nyawa karena pangkat? Kematian satu nyawa sama harganya dengan nyawa lain, baik orang berpangkat maupun tidak," sesalnya.

Lebih jauh, Syamsuddin menilai pelabelan teroris terhadap KKB Papua atau sebelumnya disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) seperti ada upaya internasionalisasi isu Papua. Sehingga, kata dia, negara-negara lain bisa melakukan intervensi dalam penyelesaian konflik horizontal di Papua.

"Kalau separatis kan negara lain tidak berhak dan tidak bisa ikut campur. Pelabelan teroris ini menjadi transnasional. Karena terorisme isu global, dan negara-negara lain bisa ikut campur," kata Syamsuddin.

"Ini seperti ada upaya internasionalisasi Papua," demikian Syamsuddin.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya