Berita

Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab dalam obrolan bareng Bang Ruslan/RMOL

Politik

Stempel KKB Teroris Wujud Tempramental Pemerintah Akibat Sosok Jenderal TNI Tewas

SELASA, 04 MEI 2021 | 20:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Labelisasi teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terkesan menunjukkan sikap tempramental pemerintah.

"Perubahan status menjadi teroris itu kesannya terlalu temperamental akibat sosok jenderal yang meninggal," ujar Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk 'Politik Labelisasi dan Kepuasan Publik', Selasa (4/5).

Diketahui, sebelum dilabeli sebagai teroris, KKB Papua diduga menembak Kepala BIN Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Putu I Gusti Putu Danny Nugraha hingga tewas di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua beberapa pekan lalu.


Padahal, kata Syamsuddin, di tanah Cenderawasih itu tidak sedikit warga setempat meninggal dunia akibat konflik yang tak kunjung tuntas. Namun pemerintah terkesan baru mengambil sikap tegas usai jenderal TNI tewas.

"Pertanyaannya, berapa banyak orang yang meninggal sebelumnya di sana, baik dari pihak KKB maupun dari pihak aparat dan warga kita? Apakah menghargai nyawa karena pangkat? Kematian satu nyawa sama harganya dengan nyawa lain, baik orang berpangkat maupun tidak," sesalnya.

Lebih jauh, Syamsuddin menilai pelabelan teroris terhadap KKB Papua atau sebelumnya disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) seperti ada upaya internasionalisasi isu Papua. Sehingga, kata dia, negara-negara lain bisa melakukan intervensi dalam penyelesaian konflik horizontal di Papua.

"Kalau separatis kan negara lain tidak berhak dan tidak bisa ikut campur. Pelabelan teroris ini menjadi transnasional. Karena terorisme isu global, dan negara-negara lain bisa ikut campur," kata Syamsuddin.

"Ini seperti ada upaya internasionalisasi Papua," demikian Syamsuddin.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya