Berita

Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab/Repro

Politik

KKB Dilabeli Teroris, Jenggala Center: Ada Upaya Internasionalisasi Papua

SELASA, 04 MEI 2021 | 15:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya, akan ada pendekatan yang berbeda dalam menangani gerakan separatisme dan terorisme.

Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab menilai, pelabelan teroris terhadap KKB Papua atau sebelumnya disebut Organisasi Papua Merdeka (OPM) seperti ada upaya internasionalisasi isu Papua.

Sehingga, negara-negara lain bisa melakukan intervensi dalam penyelesaian konflik horizontal di Papua.


"Kalau separatis kan negara lain tidak berhak dan tidak bisa ikut campur. Pelabelan teroris ini menjadi transnasional. Karena terorisme isu global, dan negara-negara lain bisa ikut campur," jelas Syamsuddin saat menjadi narasumber diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Politik Labelisasi dan Kepuasan Publik", Selasa (4/5).

"Ini seperti ada upaya internasionalisasi Papua," tegasnya.

Sebab, lanjut Syamsuddin, ketika KKB dilabeli teroris secara otomatis pendekatan yang dilakukan negara terhadap Papua juga akan berbeda. Menurutnya, separatisme dan terorisme merupakan dua hal yang berbeda.

Atas dasar itu, dosen Ilmu Politik ini menyebut Pemerintah sebagai representasi negara yang hadir dalam konflik Papua tak ubahnya 'penari' yang mengikuti irama gendang yang ditabuh negara-negara adidaya.  

"Kita ini negara 'penari' yang baik untuk memainkan gendang luar negeri, doktrin tatanan baru globalisasi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya