Berita

Perdana Menteri Scott Morrison/Net

Dunia

Morrison: Keputusan Pelarangan Perjalanan Dari India Ke Australia Sudah Bulat, Saya Tidak menyesalinya

SELASA, 04 MEI 2021 | 14:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perdana Menteri Scott Morrison sekali lagi menekankan bahwa pelarangan perjalanan dari India ke Australia dimaksudkan untuk kebaikan bersama dan menghindari wabah itu masuk ke Australia.

Di tengah kecaman dan desakan berbagai pihak yang menilai keputusannya sama tidak bijak, Morrison menegaskan ia sendiri tidak menyesali keputusannya itu.

"Tantangan yang kami hadapi di sini, bukan hanya penyebaran pandemi yang merajalela di India, tetapi juga tingkat percepatan virus itu di sini di mana kami telah melihat penularan orang yang datang dari India," katanya kepada wartawan, Selasa (4/5), seperti dikutip dari SBS.


Ia mengatakan, tanggung jawabnya adalah memastikan agar rakyat Australia terhindar dari virus sementara pemerintah tengah menerapkan beberapa langkah pencegahan lainnya untuk mencegah gelombang ketiga.

"Saya tidak menyesali keputusan itu," katanya.

Pemerintahannya pada akhir pekan lalu telah menetapkan aturan pelarangan perjalanan dari India ke Australia, dengan deklarasi darurat pemerintah berdasarkan Biosecurity Act, menyatakan warga negara dan penduduk Australia dapat dikenakan denda 66.600  dolar Australua atau hukuman penjara lima tahun karena melanggar penangguhan.

"Sanksinya itu. Tapi akan dijalankan secara proporsional dan bertanggung jawab," kata Morrison.

"Tapi itu diberlakukan dengan serius karena kami perlu mencegah orang datang yang telah berada di India selama 14 hari terakhir karena risiko infeksi yang mereka bawa sangat tinggi," katanya lagi.  

Ia mengingatkan agar semua elemen masyarakat bisa saling membantu dan memberikan dukungannya.  

Jika semua orang bisa bekerja sama, maka Australia bisa jauh lebih kuat dan bisa segera membuka lagi penerbangannya.

Komentar Morrison itu keluar setelah Asosiasi Medis Australia (AMA) menulis kepadanya seruan pemulangan warga Australia yang terdampar di India segera. 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya