Berita

Presiden Asosiasi Medis Australia, Omar Khorshid/Net

Dunia

Asosiasi Medis Kepada Scott Morrison: Warga Australia Di India Butuh Bantuan, Jangan Menghukum Mereka Saat Pulang

SELASA, 04 MEI 2021 | 14:10 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Asosiasi Medis Australia (AMA) menyerukan penerbangan repatriasi yang mendesak untuk warga Australia yang berada di India. Pemerintah harus berkomitmen segera memulangkan warga dan membatalkan keputusan untuk menghukum warga yang nekat ingin pulang.

"Berhentinya sementara penerbangan dari India ke Australia untuk menjamin terkendalinya risiko penyebaran Covid. Orang yang terinfeksi perlu mengikuti sistem karantina," kata Presiden AMA, Omar Khorshid.
“Namun, mengingat peningkatan kasus demikian tinggi di India, ekspatriat Australia di sana sekarang menghadapi risiko kesehatan yang memerlukan tanggapan kesehatan dari pemerintah Australia," katanya.

Wabah Covid yang memburuk di India dan risiko orang Australia terpapar penyakit jika terlalu lama berada di sana, itu berarti harus ada tindakan yang segera dilakukan. Khorshid berharap, pembatasan penerbangan segera dicabut dan warga Australia di India segera dipulangkan.

Wabah Covid yang memburuk di India dan risiko orang Australia terpapar penyakit jika terlalu lama berada di sana, itu berarti harus ada tindakan yang segera dilakukan. Khorshid berharap, pembatasan penerbangan segera dicabut dan warga Australia di India segera dipulangkan.

“Kita harus mampu mengangkat warga Australia yang rentan dari India, ketika pembatasan penerbangan saat ini dicabut,” katanya.

Khorshid menilai keputusan pemerintah dengan memberi dendam atau hukuman penjara kepada warga yang memaksa pulang, adalah bentuk kriminalisasi.

“Warga Australia yang terdampar di India membutuhkan dukungan kami. Ancaman denda serta penjara tidak boleh menggantung di atas kepala mereka karena ingin pulang," katanya seperti dikutip dari SBS, Selasa (4/5).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya