Berita

Ilustrasi KKB Papua/Net

Keamanan

Penetapan KKB Papua Teroris Tepat, Pemerintah Diingatkan Tidak Kelola Konflik Berbasis Dendam

SELASA, 04 MEI 2021 | 05:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah telah menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.

Pengamat intelijen, keamanan dan pertahanan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai keputusan pemerintah sudah dipertimbangkan secara matang.

Nuning mengingatkan pemerintah harus siap dengan konsekuensi dampak dari kebijakan keamanan yang sudah dikeluarkan.

Menurut Nuning pemerintah juga perlu melakukan propaganda dan kontra propaganda yang terukur, efektif dan tepat sasaran.

"Melalui hal tersebut, maka konstruksi sosial-politik yang membentuk opini publik dapat meminimalisir dukungan kepada kelompok insurgensi," demikian kata Nuning saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (4/5).

Dalam analisa Nuning, KKB Papua kerap melakukan propaganda dengan media lokal dan internasional, serta mobilisasi massa dan demonstrasi dengan mengeksploitasi isu ketimpangan pembangunan, referendum, dan pelanggaran HAM.

Ia meminta pemerintah mampu mengimbangi dengan komunikasi yang lebih intensif. Baik dengan Pemerintah Daerah, MPR dan juga DPR.

Secara khusus, Nuning menyebutkan para pengungsi yang menurutnya tidak berdosa harus dilindungi.

"Tentu mereka dicekam ketakutan juga, hal ini harus ditanggulangi. Penyelesaian masalah Papua seyogyanya tidak dikelola base on dendam satu ke dendam yang lain," tandas Nuning.

Sejauh pengamatan Nuning, gerakan separatisme di Papua memiliki jaringan yang sangat terfragmentasi. Artinya, tidak terdapat satu komando yang terstruktur dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri.

"Organisasi yang structure-less ini disebabkan faktor sosial budaya pada masyarakat Papua yang masih kental dengan semangat primordial kesukuan. Lembaga Adat sangat berperan di Papua," demikian uraian Nuning.

Apalagi, kondisi konflik Papua yang tak pernah usai sangat mengherankan. Mengingat, berbagai pendekatan politik, ekonomi, sosial dan budaya sudah dilakika pemerintah.
 
"Jaringan bersenjata ini beranggotakan masyarakat yang terikat kesukuan dengan persenjataan terbatas," pungkas Nuning.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Merpati Milik Warga Pekalongan Laku Rp 1,5 Miliar, Ini Kehebatannya

Minggu, 26 September 2021 | 04:28

UPDATE

Komisi II Sambut Baik Usulan Agar Masa Jabatan Kepala Daerah Diperpanjang Hingga 2024

Senin, 27 September 2021 | 10:22

Morrison Tak Janji Hadiri KTT Iklim, Australia Belum Siap Berkomitmen Nol Emisi Karbon 2050?

Senin, 27 September 2021 | 10:12

Antisipsi Covid-19, BNPB Beri Penguatan Relawan Prokes untuk PON XX Papua

Senin, 27 September 2021 | 10:03

Seminggu Protes Pelat Mobil, Serbia Tuntut Kosovo Tarik Pasukan Militer di Perbatasan

Senin, 27 September 2021 | 10:00

Waspada, Hujan Badai Berpotensi Kembali Terjadi di Depok dalam 2 Hari Ini

Senin, 27 September 2021 | 09:55

Sepakat dengan SBY, Ibas: Fairness Is So Much Valuable Than Money Can Buy Evertyhing

Senin, 27 September 2021 | 09:43

Kritik Izin Festival, PPP: Turunkan Dulu Pandemi Jadi Endemi

Senin, 27 September 2021 | 09:43

Pelajar Kamboja Mampu Kembangkan Mobil Terbang, Alvin Lie: Apa Kabar Esemka?

Senin, 27 September 2021 | 09:37

Kritik Wacana TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah, Politikus PKS: Jangan Khianati Amanat Sejarah

Senin, 27 September 2021 | 09:36

Gangguan Pasokan BBM, Warga Panic Buying Hingga Ribuan SPBU di Inggris Tutup

Senin, 27 September 2021 | 09:34

Selengkapnya