Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang mengkaji penghapusan kredit bermasalah atau write off kredit usaha mikro kecil menengah (UMKM) di bawah Rp 5 miliar.
Menurut LaNyalla, pelaku UMKM akan sangat terbantu dengan kebijakan tersebut.
Ketua senator asal Jawa Timur itu sendiri sudah menyuarakan keringanan kredit macet bagi pelaku UMKM sejak jauh-jauh hari.
"Saya bahkan sudah bersurat ke Presiden RI Joko Widodo pada Januari 2021, khususnya untuk pelaku UMKM yang mengalami kredit macet akibat bencana," ujar LaNyalla, Senin (3/5).
Isu mengenai kredit macet ini disampaikan masyarakat saat LaNyalla melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.
Saat itu, dia mendapat aspirasi mengenai banyaknya korban bencana yang mengalami status
blacklist bank akibat gagal membayar kredit atau
non performing loan (NPL). Seperti diketahui, tahun 2018 lalu Sulawesi Tengah dihantam gempa bumi dan tsunami yang berdampak terhadap banyak sektor.
"Padahal rata-rata mereka pengusaha menengah dan kecil. Sehingga tidak mungkin mendapat bantuan pinjaman modal lagi untuk
recovery. Hingga saat ini, tidak sedikit pelaku UMKM yang belum bisa bangkit. Untuk itu mohon kiranya mendapat atensi dari Menteri Keuangan dan Lembaga terkait, sehingga mereka bisa kembali memulai usaha untuk memperbaiki kehidupan," kata LaNyalla.
Alumnus Universitas Brawijaya itu pun mengapresiasi OJK yang mempertimbangkan penghapusan kredit NPL di bawah Rp 5 miliar berasal dari industri yang ingin berperan aktif dalam pengembangan bisnis UMKM dengan target di atas 30 persen pada tahun 2024.
"Jika direalisasikan, saya kira bisa membantu program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang menjadi kunci penting dalam penanganan dampak pandemi Covid," paparnya.
LaNyalla berharap rencana OJK mendapat lampu hijau dari berbagai lembaga dan kementerian terkait. Diketahui, saat ini OJK sedang menyusun strategi mengenai kajian rencana penghapusan kredit macet ini.
"Pemerintah memang perlu memikirkan soal pembiayaan UMKM kepada masyarakat yang memiliki potensi usaha UMKM. Bagaimana mengenai perbaikan bisnis mereka, dari dampak bencana dan dampak pandemi. Jadi harus ada pendampingan," ucapnya.
