Berita

Ilustrasi

Politik

Kebijakan Tidak Memihak Peternak UMKM, FKPI Minta Presiden Jokowi Copot Mentan Syahrul

SENIN, 03 MEI 2021 | 13:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Forum Komunikasi Pembibitan Indonesia (FKPI) mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Syahrul Yasin Limpo dari jabatan Menteri Pertanian.

Ketua FKPI Noufal Hadi mengingatkan, pada awal pengangkatan sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan berdiri bersama para peternak nasional. Tapi, hingga kini kebijakan yang dikeluarkan Syahrul belum berpihak pada peternak.

“Kebijakannya Menteri Pertanian terkait kuota impor grand parent stock (GPS) atau indukan ayam masih berpihak pada perusahaan raksasa, peternak pembibitan Usaha Menengah Kecil (UMK) diabaikan,” ujar Noufal Hadi dalam keterangannya, Senin (3/5).


Menurutnya, integrator atau perusahaan perunggasan raksasa telah menguasai bisnis perunggasan dari hulu hingga ke hilir.

Mereka menguasai pembibitan ayam indukan broiler atau pedaging, pakan, dan bahkan bermain pada budi daya. Ini mengakibatkan peternak mandiri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami kesulitan bibit ayam atau day old chicken (DOC).

FKPI menuntut transparansi dari pelaksanaan surat Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) nomor B-15002/PK.010/F2.5/12/2020 tertanggal 15 Desember 2020, yang berisi kuota impor bibit ayam GPS mencapai 600.000 ekor pada tahun 2021.

“Charoen Pokphand Indonesia dan Japfa mendapatkan kuota sebanyak 64 persen sementara 36 persen sisanya dibagi kepada 17 perusahaan,” imbuh Naufal.

“Kalau dibiarkan dengan aturan sekarang, maka dua perusahaan  perusahaan tersebut dengan kekuatan modal bisa mendapat 80 persen dari kuota,” ujarnya.

Ditambahkan Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, saat ini peternak mandiri anggota Gopan kesulitan mendapatkan DOC dan harganya mahal.

Gopan pun berharap Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan masalah impor GPS yang dibuat dengan aturan yang menguntungkan dua perusahaan besar, sehingga terjadi ketidakadilan.

“Presiden harus turun tangan karena sudah lima bulan tidak ada tindakan dari Menteri Pertanian,” tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya