Berita

Waketum Partai Nasdem, Ahmad Ali/RMOL

Politik

Risma Laporkan Data Ganda Penerima Bansos, Nasdem Ingatkan Jangan Sampai Jadi Panggung Drama

SENIN, 03 MEI 2021 | 01:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahamd Ali meminta kepada masyarakat tidak perlu merespons berlebihan pelaporan Mensos Tri Rismaharini ke KPK terkait data ganda penerima bantuan sosial.  

Mensos Tri Rismaharini melapor ke KPK setelah melakukan perbaikan data, ada sekitar 21 juta data ganda penerima Bansos.

Ahmad Ali mengatakan, masyarakat tidak perlu beprrasangka secara berlebihan sebelum hal ini diungkap secara nyata oleh KPK dan diklarifikasi secara benar.


Meski demikian, Ahmad Ali mengingatkan Risma agar tidak cari panggung melalui pelaporan 21 juta data ganda penerima Bansos.

"Saya pikir langkah Ibu Risma sudah betul untuk kemudian tidak membuat opini publik tapi kemudian langsung memberikan laporan kepada KPK sedang menyidik Bansos,” ucap Ahmad Ali ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).

Menurut Ketua Fraksi Nasdem DPR RI ini, apa yang dilakukan politisi PDIP itu sudah benar. Selanjutkan, KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu mengklarifikasi kepada publik.

Dengan cara itu, tudingan Risma sedang melakukan drama dapat ditepis. Apalagi, Risma baru beberapa bulan menjabat sebagai Mensos menggantikan rekan separtainya yang tersangkut kasus rasuah.

"Tidak perlu ada lagi ini jadi panggung. Nanti akan terjadi perselisihan padahal data belum terklarifikasi, karena Ibu Risma baru berapa bulan di situ (Kemensos) jangan tiba-tiba terjadi data tidak valid kemudian akan membuat kegaduhan di publik, pada akhirnya nanti kembali ketidakpercayaan publik kepada Kementerian Sosial,” tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya