Berita

Ilustrasi utang/Net

Ekbis

Utang Negara Berkembang Diperkirakan Naik 10 Persen Akibat Pandemi, Pemerintah Dituntut Tarik Pajak Konglomerat

SABTU, 01 MEI 2021 | 00:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pandemi Covid-19 yang masih mewabah diberbagai belahan dunia diprediksi bakal memperparah lilitan utang banyak negara.

Pasalnya Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) telah mengeluarkan prakiraan kenaikan utang sejumlah negara maju dan juga berkembang mulai dari sekitar di bawah 10 persen hingga 20 persen ke atas dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari prediksi itu, organisasi Riset The Prakarsa mengusulkan pemerintah untuk mencari sumber pendapatan lain yang di mana bisa diperoleh dari pajak orang-orang kaya atau pengusaha besar (konglomerat) yang memiliki pendapatan hingga miliran rupiah.

Direktr Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan menerangkan, pandemi Covid-19 bisa dijadikan momentum bagi pemerintah untuk mengubah sistem fundamental perpajakkan di Indonesia. Karena, pajak merupakan sumber pendapatan yang diperoleh secara adil dan merata.

"Penerapan wealth tax kepada miliader sangat tepat, agar perintah memiliki tabahan dana," ujar Maftuchan dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (30/4).

Dana tambahan dari pajak miliader ini, lanjut Maftuchan, nantinya bisa digunakan pemerintah untuk membiyai persoalan pandemi Covid-19 di dalam negeri.

Sebab dia menilai, belanja negara meningkat drastis selama masalah kesehatan ini merebak pada tahun 2020, baik untuk pembiayaan program kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun pemulihan ekonomi nasional. Sehingga defisit anggaran pada tahun 2020 pun mencapai 6 persen dari PDB.

Belajar dari negara maju dan berkembang yang tergabung dalam organisasi Millionaires for Humanity, Maftuchan menunjukkan kesediaan para miliader untuk membayar pajak kekayaan yang dimilikinya untuk mebiayai Covid-19.

Hal itu katanya, terlihat dari petisi yang ditandatangani oleh 150 miliader dari seluruh dunia yang tergabung di dalam kelompok itu untuk menerapkan wealth tax.

Sementara di Indonesia, terdapat sebuah survei yang mengikuti 1.051 responden dan diselenggarakan oleh Glocalities and Millionaires for Humanity pada 1-15 Maret 2021 yang hasilnya, 79 persen masyarakat mendukung penerapan wealth tax.

Adapun alasan para responden yang mendukung penerapan wealth tax yaitu karena sumber pendapatan itu diperkirakan mampu mendanai Covid-19.

"Ini memperkuat bukti bahwa warga seakin mengharapkan pemerintah bersedia menerapkan kebijakan khusus kepada kelompok super kaya untuk berkontribusi lebih besar membayar pajak," demikian Maftuchan.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Merpati Milik Warga Pekalongan Laku Rp 1,5 Miliar, Ini Kehebatannya

Minggu, 26 September 2021 | 04:28

UPDATE

Komisi II Sambut Baik Usulan Agar Masa Jabatan Kepala Daerah Diperpanjang Hingga 2024

Senin, 27 September 2021 | 10:22

Morrison Tak Janji Hadiri KTT Iklim, Australia Belum Siap Berkomitmen Nol Emisi Karbon 2050?

Senin, 27 September 2021 | 10:12

Antisipsi Covid-19, BNPB Beri Penguatan Relawan Prokes untuk PON XX Papua

Senin, 27 September 2021 | 10:03

Seminggu Protes Pelat Mobil, Serbia Tuntut Kosovo Tarik Pasukan Militer di Perbatasan

Senin, 27 September 2021 | 10:00

Waspada, Hujan Badai Berpotensi Kembali Terjadi di Depok dalam 2 Hari Ini

Senin, 27 September 2021 | 09:55

Sepakat dengan SBY, Ibas: Fairness Is So Much Valuable Than Money Can Buy Evertyhing

Senin, 27 September 2021 | 09:43

Kritik Izin Festival, PPP: Turunkan Dulu Pandemi Jadi Endemi

Senin, 27 September 2021 | 09:43

Pelajar Kamboja Mampu Kembangkan Mobil Terbang, Alvin Lie: Apa Kabar Esemka?

Senin, 27 September 2021 | 09:37

Kritik Wacana TNI-Polri Jadi Penjabat Kepala Daerah, Politikus PKS: Jangan Khianati Amanat Sejarah

Senin, 27 September 2021 | 09:36

Gangguan Pasokan BBM, Warga Panic Buying Hingga Ribuan SPBU di Inggris Tutup

Senin, 27 September 2021 | 09:34

Selengkapnya