Berita

Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad/Net

Politik

Pakar Hukum: Penetapan Status Teroris Langkah Bagus Basmi KKB Papua

JUMAT, 30 APRIL 2021 | 22:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Keputusan pemerintah menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua sebagai teroris merupakan langkah tepat.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad dalam keterangan persnya, Jumat (30/4).

"Kebijakan tersebut menurut saya patut diapreasiasi. Penetapan KKB Papua sebagai teroris juga merupakan langkah tepat," kata Suparji.


Suparji berharap ada sinergitas yang baik antara TNI-Polri dalam memberantas KKB Papua. Terlebih beberapa waktu lalu seorang Kabinda pun menjadi korban kebiadaban KKB.

"Pemberantasan teroris di Papua harus cepat dan tegas, karena seorang Kabinda sudah menjadi korban," ucapnya.

"Publik menunggu 'prestasi' Tim Burung Hantu atau Densus 88 dalam memberangus teroris Papua," sambung akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Lebih lanjut menurut Suparji, apa yang dilakukan KKB Papua sebelumnya sudah memenuhi unsur terorisme sebagaimana yang disebut dalam UU Anti Terorisme terbaru.

"Hemat saya apa yang mereka lakukan sudah memenuhi unsur pasal 1 ayat 2 UU 5/2018 tentang pemberantasan terorisme," tuturnya.

Soal HAM, kata dia, memang hal itu perlu diperhatikan. Akan tetapi jika kondisinya tidak memungkinkan karena nyawa petugas terancam maka perlu dilakukan tindakan yang tegas terukur, profesional, proporsional dan akuntabel serta tidak kontraproduktif.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya