Berita

Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat Alex Indra Lukman/Net

Politik

Kritik Rencana Erick Thohir, PDIP: Belanda Saja Bangun Peternakan Di Padang Mangateh, Masak Indonesia Beli Di Belgia?

JUMAT, 30 APRIL 2021 | 15:03 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Negara harus dikelola untuk melayani rakyat dan tidak bisa diurus seperti perusahaan swasta.

Begitu dikatakan Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat Alex Indra Lukman, menanggapi penjelasan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI, Arief Prasetyo Adi yang membeberkan alasan rencana pembelian peternakan sapi di Belgia yang sempat diwacanakan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Dikatakan Alex, rencana pembelian peternakan di Belgia merupakan suatu kemunduran bagi bangsa Indonesia.


“Belanda saja di zaman penjajahan dulu, memilih untuk membangun peternakan di Indonesia. Salah satunya peternakan Padang Mangateh di Sumatera Barat," ujar Alex kepada wartawan, JUmat (30/4).

"Masak, setelah puluhan tahun negeri ini merdeka, kita yang mau beli peternakan di luar negeri,” imbuhnya.

Menurutnya, terobosan yang diperlukan BUMN klaster pangan dalam rangka menekan angka impor daging sapi sembari tetap manjaga harga daging di dalam negeri, tidak bisa dilakukan secara instant.

“BUMN klaster pangan, harus memiliki peta jalan yang jelas dan terukur dalam menekan angka impor sapi. Jangan tiba-tiba, menterinya terpikir beli peternakan di luar negeri, lalu langsung dikaji. Ini bukan perusahaan swasta. Ini BUMN. Ada uang rakyat di situ yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Alex.

Dalam konfrensi pers secara virtual usai FGD Konsolidasi BUMN Pangan, Kamis kemarin (29/4), Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan Menteri Erick Tohir kepincut membeli peternakan sapi di Belgia.

Salah satunya yakni adanya sapi jenis Belgian Blue yang beratnya kurang lebih 900 kilogram sampai dengan 1,2 ton dengan masa pemeliharaan 2 tahun.

Sapi tersebut lebih besar dari sapi jenis Limosin yang beratnya sekitar 600-700 kg dalam waktu yang sama.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya