Ilustrasi KKB di Papua/Net
Ketua Setara Institute Hendardi berpendapat, dengan pelabelan teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh pemerintah bisa berimplikasi menutup ruang dialog antara Jakarta dalam hal ini pemerintah dengan Papua.
"Pelabelan ini menutup ruang dialog Jakarta-Papua yang direkomendasikan oleh banyak pihak sabagai jalan membangun perdamaian," kata Hendardi dalam keterangan tertulis, Kamis (29/4).
Selain itu, pelabelan KKB sebagai teroris dikhawatirkan bakal meningkatkan eskalasi kekerasan yang berdampak langsung pada rakyat Papua seperti terpaksa mengungsi untuk mencari selamat, kehilangan penghasilan ekonomi, anak-anak tidak bersekolah, kesehatan dan sanitasi lingkungan terganggu serta hal lain-lain.
"Ketiga, pelabelan terorisme membuka terjadinya pelembagaan rasisme dan diskriminasi berkelanjutan atas warga Papua secara umum, mengingat tidak jelasnya definisi siapa yang dinyatakan teroris," ujarnya.
Disatu sisi, pilihan Jokowi melabeli KKB Papua sebagai teroris dan dampak lanjutan yang akan terjadi, akan menutup kesempatan Jokowi dan pemerintah untuk membangun Papua secara humanis, sebagaimana yang dijanjikannya dalam berbagai kesempatan.
Bagi Hendardi, pilihan realistis menyelesaikan persoalan di Papua adalah secara damai, dimulai dengan kesepakatan penghentian permusuhan, membangun dialog dan susun skema-skema pembangunan yang disepakati.
"Revisi UU Otonomi Khusus Papua bisa menjadi momentum mendialogkan isu-isu krusial Papua, termasuk soal penanganan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat," pungkasnya.
