Ketua Setara Institute Hendardi/Net
Pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris menggambarkan ketidakcakapan pemerintah dalam meniti resolusi konflik di Papua.
Begitu pendapat Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangan tertulis, yang diterima redaksi, Kamis (29/4).
"(Pelabelan KKB teroris) juga ekspresi sikap putus asa pemerintah yang tidak kunjung tuntas menangani kelompok perlawanan Papua," kata dia.
Ia menyayangkan pemerintah bukannya membangun dialog Jakarta-Papua dan mengurangi pendekatan keamanan, pemerintah justru mempertegas pilihan kekerasan bagi penanganan Papua. Selain kontraproduktif, mempercepat dan memperpanjang spiral kekerasan.
"Langkah pemerintah juga rentan menimbulkan pelanggaran HAM yang serius," ujarnya.
Menurut Hendardi, penamaan hanya untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua. Ia yakin, pelabelan kelompok perlawanan di Papua tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang.
Pasalnya, selama ini ia menilai kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata dikarenakan kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat. Selain kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan sebagai kendala utama.
"Pelabelan teroris dan tindakan operasi lanjutannya adalah kebijakan terburuk Jokowi atas Papua," pungkas Hendradri.
