Berita

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat jumpa pers seusai menggelar pertemuan dengan jajaran DPP PKS/RMOL

Politik

Ketum Golkar: PKS Juga Dukung Pemerintah Larang Mudik 2021

KAMIS, 29 APRIL 2021 | 20:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP PKS sepakat dengan kebijakan pemerintah terkait larangan mudik lebaran 2021. Hal ini selaras dengan pandangan DPP Partai Golkar dalam rangka menekan laju penularan Covid-19 di tanah air.

Demikian disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat jumpa pers seusai menggelar pertemuan dengan jajaran DPP PKS di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (29/4).

"Dalam rangka menghadapi hari raya Idul Fitri, PKS juga mendukung kebijakan pemerintah untuk larangan mudik," ujar Airlangga.


Airlangga menuturkan, situasi pandemi Covid-19 ini tentunya Indonesia harus mempelajari dari kejadian gelombang ke-3 di negara lain seperti di India yang per hari tembus 300.000 kasus.

"Dan tentu beberapa negara lain juga terjadi third wave dan ini membawa kita untuk ingat dan waspada dan berhati-hati," ucapnya.

Atas dasar itu, Golkar dan PKS sepakat mendukung pemerintah melarang mudik lebaran 2021 dalam rangka mengedepankan kepentingan keselamatan jiwa rakyat Indonesia.

"Sehingga tentu ini akan kita sama-sama, pemerintah telah mengambil keputusan dan tentu didukung oleh partai partai yang ada," demikian Airlangga.

Turut hadir saat jumpa pers mendampingi Airlangga, Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Nurul Arifin, dan pengurus Partai Golkar yang lainnya.

Sementara dari DPP PKS ada Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Ketua DPP Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati, Ketua DPP Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati serta elite PKS lainnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya