Berita

Silaturahim Kebangsaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar/Repro

Politik

PKS Ajak Golkar Perjuangkan Pajak Motor Gratis Untuk Ringankan Beban Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19

KAMIS, 29 APRIL 2021 | 18:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Silaturahim Kebangsaan yang digelar antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar berlangsung hangat.

Wasekjen PKS Rozaq Asyhari menuturkan, kunjungan PKS ke DPP Partai Golkar adalah untuk memperkenalkan kepengurusan yakni PKS Masa Bakti 2020-2025 sekaligus mengokohkan silaturahim antara kedua partai.

"PKS meyakini bahwa silaturahim kebangsaan semacam ini yang dilakukan antar pimpinan partai politik di Indonesia akan membawa kebaikan bagi pembangunan demokrasi dan politik di Indonesia," ujar Rozaq, yang juga ikut berkunjung ke Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (29/4).


Pada kesempatan silaturahim tersebut, kata Rozaq, kedua partai bertukar pikiran dan membahas berbagai persoalan serta mencari solusi bagi kebaikan bangsa.

PKS, lanjutnya, menyampaikan pokok pikiran mengenai dampak serius pandemi Covid-19 bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka para pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat miskin.

"PKS berpendapat inilah momentumnya bagi negara agar meringankan beban rakyat. PKS mengusulkan memberikan keringanan pajak bagi masyarakat menengah-bawah yang merupakan kelompok yang paling besar terdampak ekonomi, khususnya bagi pekerja, buruh, dan karyawan," katanya.

Ia menambahkan, insentif yang diusulkan oleh PKS ini berupa pembebasan pajak STNK roda dua dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta per bulan.

"Kedua insentif pajak ini sangat tepat sasaran karena mentarget kelompok masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang menopang konsumsi masyarakat," tukasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya