Berita

Penceramah kondang Ustadz Abdul Somad/Net

Politik

Penggalangan Dana UAS Untuk Beli Kapal Selam Jangan Dimaknai Melecehkan Pemerintah

RABU, 28 APRIL 2021 | 11:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dukungan Ustadz Abdul Somad (UAS) terhadap ajakan patungan membeli kapal selam pengganti KRI Nanggala-402 memang banyak makna.

Pertama, bisa jadi gagasan UAS menggalang donasi murni untuk membantu pemerintah membeli kapal selam yang baru. UAS tahu, pemerintah sedang kesulitan keuangan, sehingga layak dibantu rakyatnya.

"Karena itu, gagasan UAS itu janganlah direspon negatif. Jangan ada penilaian seolah UAS sedang melecehkan pemerintah," kata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, Rabu (28/4).


Dua, UAS ingin mengatakan bahwa dirinya sangat menyintai Indonesia. NKRI baginya harga mati. Karena itu, pengadaan kapal selam baru sebagai wujud partisipasinya untuk menjaga NKRI dari rongrongan pihak asing.

Tiga, pesan kepada pihak-pihak yang selama ini menilai UAS pro HTI dan khilafah adalah salah besar. UAS ingin katakan, saya terdepan membela NKRI. Sementara pihak pengeritiknya hanya bisa berslogan "saya Pancasila, saya Indonesia" tapi minus action.

Menurut Jamiluddin, dari tiga hal itu, UAS pada dasarnya menginginkan TNI kuat dan menjadi kebanggaan bangsanya. Untuk itu, TNI harus didukung infrastruktur yang lengkap dan canggih. Hanya dengan begitu TNI dapat menjaga keutuhan NKRI.

Untuk memenuhi infrastuktur TNI yang canggih, rakyat dan pemerintah dapat saling membantu. Rakyat juga dapat menyatu dengan TNI untuk bersama-sama melengkapi infrastrukturnya.

"Mungkin UAS juga ingin mengingatkan, TNI berasal dari rakyat. Karena itu, seharusnya rakyat membantu TNI untuk jayanya Ibu Pertiwi," ucap Jamiluddin kepada redaksi.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya