Berita

Jenderal Besar Doktor Haji Abdul Haris Nasution/Net

Politik

Giliran Masyarakat Mandailing Desak Kemendikbud Minta Maaf Dan Tarik Buku Sejarah Dari Peredaran

RABU, 28 APRIL 2021 | 01:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masyarakat Mandailing Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Mandailing Peduli Identitas (KMMPI) mengapresiasi usaha dan ikhtiar pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam membentangkan sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Kamus Sejarah.

Namun, apabila bentangan sejarah tersebut diduga hendak menghilangkan jejak tokoh bangsa yang mempunyai kontribusi besar dalam kelangsungan Republik, maka Kamus Sejarah tersebut adalah narasi sesat dan menyesatkan bagi memori masa kini dan masa depan.

Demikian masyarakat Mandailing menyikapi Kamus Sejarah jilid I dan II terbitan Kemendikbud, Selasa malam (27/4). Rilis disebarkan KMMPI lewat tiga jurubicaranya, Syahrir Nasution (deklarator KMMPI), Imsar Muda Nasution (sejarawan Mandailing), dan Ali Sati Nasution (jurnalis senior).

KMMPI menyampaikan, masyarakat Mandailing asal Sumatera Utara memiliki tokoh-tokoh penting yang juga telah berperan penting dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia, dan beberapa namanya belum disebutkan secara proporsional di dalam Kamus Sejarah tersebut, seperti SM Amin Nasution, seorang tokoh Sumpah Pemuda 1928, pernah menjadi Gubernur Sumatera Utara dan Riau, dan sekarang sudah diangkat jadi Pahlawan Nasional.

Lalu, Zulkifli Lubis yang dikenal sebagai Bapak Intelijen karena dianggap sebagai peletak dasar berdirinya Badan Intelijen di Indonesia.

Dan, Jenderal Besar Doktor Haji Abdul Haris Nasution, tokoh pengaman Pancasila, penyelamat bangsa dari berbagai macam pemberontakan pada masa awal bangsa ini didirikan. Tokoh penting dalam peristiwa Bandung Lautan Api ketika sekutu masuk ke Indonesia, serta tokoh penting dalam peletak dasar perang gerilya.

Jenderal Nasution merupakan KASAD yang terlama di Indonesia. Dia pendiri Divisi Siliwangi, Panglima Pulau Jawa dan salah satu pencipta perang gerilya kaliber dunia. Dia berperan untuk memberantas pemberontakan PKI di Madiun, RMS, DI/TII di berbagai daerah, PRRI/Permesta dan G30S.

Sebagai Ketua MPRS, Jenderal Nasution pernah melantik Presiden Soeharto dan mempunyai peran dalam melarang ideologi Komunis di Indonesia.

"Itulah sebabnya kenapa rumah pribadinya dijadikan museum," ujar jurubicara KMMPI dalam rilis mereka.

Menurut KMMPI, jika kriteria pemilihan tokoh sejarah dalam buku Kamus Sejarah Indonesia adalah mereka yang berperan historis dalam pembentukan negara (jilid 1) dan pembangunan negara (jilid 2), sesungguhnya masih banyak tokoh asal Mandailing yang layak dimasukkan ke dalam buku tersebut. KMMPI siap serahkan datanya ke Kemendikbud.

Dengan demikian, KMMPI menyayangkan tidak dimasukkannya nama-nama tokoh asal Mandailing ke dalam kamus sejarah yang diterbitkan Kemendikbud.

"Dan karena itu, dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan agar Kemendikbud untuk meminta maaf, menarik segera buku tersebut dari peredaran, serta merevisi buku tersebut sesuai porsi yang seadil-adilnya bagi para pejuang dan tokoh bangsa," demikian penutup rilis tersebut.

Awal mulai terbit, kalangan Nahdliyin sudah memprotes keras Kamus Sejarah Indonesia terbitkan Kemendikbud. Buku kamus itu dinilai menyeleneh karena menghilangkan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama KH. Hasyim Asy'ari. Mereka tersinggung dan meminta Kemendikbud merevisinya.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid sebelumnya mengatakan, buku Kamus Sejarah Indonesia sudah dan akan ditarik. Pihaknya siap mereview dan menyempurnakan buku itu kembali.

Populer

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

TNI dan Satgas PKH Garda Terdepan Tegakkan Hukum Perkebunan Sawit Ilegal

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:30

Rumah Ridwan Kamil Digeledah Pertama di Kasus bank bjb, Ini Sebabnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:24

Kelakar Prabowo Soal Jaksa Agung yang Absen di Bukber Rektor

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:15

KPK Sita Deposito Hingga Bangunan di Kasus Korupsi bank bjb

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:51

Legislator PDIP Usul Pembentukan Kamar Khusus Pajak di MA

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:35

Terus Bertumbuh, Ketua Komisi VI Apresiasi Kinerja Antam

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:09

Hormati KPK, bank bjb Pastikan Kegiatan Bisnis Tetap Jalan

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:08

Pejabat bank bjb dan Agensi Sepakat Markup Iklan, Begini Modusnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:07

Sri Mulyani: Penurunan Penerimaan Pajak Tak Perlu Didramatisasi

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:58

Perdana Prabowo Undang Rektor Seluruh Indonesia ke Istana

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:54

Selengkapnya