Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net
Dalam politik segala kemungkinan bisa saja terjadi. Berbeda ideologi tapi karena kepentingannya sama, bisa saja bersatu. Sebaliknya, ideologi sama namun kepentingannya berbeda, peluang berbeda jalan akan besar sekali.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, hal yang sama juga berlaku bagi Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bisa saja nanti Jokowi mendukung Anies pada Pilpres 2024.
"Kalau itu terjadi, tentu dukungan itu tidak akan gratis. Sebab, mengharapkan dukungan gratis dari elit politik sama saja seperti bermimpi di siang bolong," ujar Jamiluddin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/4).
Jadi, dukungan itu bisa terjadi bila kepentingan kedua tokoh itu bertemu. Misalnya, Anies dapat mengamankan Jokowi dan keluarganya setelah tidak menjabat. Sementara Jokowi akan membantu kemenangan Anies dengan menyumbang suara dari pendukung setianya.
Hanya saja, menurut Jamiluddin, kemungkinan itu terjadi tampaknya sangat kecil. Pasalnya, Jokowi bukan ketua umum partai politik yang punya garansi dalam pemberian dukungan kepada seorang capres. Dia hanya seorang petugas partai, yang nantinya setelah tidak jadi Presiden haknya akan sama dengan kader PDIP lainnya.
Karena itu, Jokowi akan lebih berpeluang memberi dukungan kepada capres yang diajukan PDIP. Dia akan merasa lebih nyaman bila penggantinya dari partai yang sama.
Selain tidak akan dianggap penghianat, Jokowi juga akan lebih yakin bila sesama kader PDIP akan lebih dapat saling melindungi.
"Jadi, Jokowi akan memberi dukungan kepada capres yang diusung Megawati Soekarnoputri (Ketum PDIP). Karena itu, Anies Baswedan tak perlu berharap dukungan dari Jokowi. Anies lebih baik menuju RI 1 dengan dukungan tokoh dan partai lain saja," ucap Jamiluddin.
