Berita

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen /Net

Dunia

PM Kamboja Desak Negara Kaya Tidak Timbun Vaksin Dan Menggunakannya Untuk Alat Politik

SELASA, 27 APRIL 2021 | 15:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengimbau negara-negara kaya agar tidak menimbun vaksin Covid-19, apalagi menggunakannya untuk tujuan politik.

Hal itu disampaikan Hun Sen dalam pidato rekaman pada upacara pembukaan sesi ke-77 Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik yang diadakan di Bangkok melalui konferensi video pada Senin (26/4) waktu setempat.

“Kamboja ingin menekankan pentingnya dan urgensi distribusi dan pemanfaatan vaksin Covid-19 secara adil dan terjangkau, terutama untuk negara berkembang,” kata Hun Sen, seperti dikutip dari Khmer Times, Selasa (27/4).


“Selain itu, Kamboja ingin mengimbau sejumlah negara agar tidak menimbun vaksin lebih dari yang dibutuhkan serta tidak menggunakan vaksin sebagai alat politik,” imbuhnya.

Hun Sen mengatakan Kamboja sangat percaya bahwa perang melawan Covid-19 dan pemulihan pasca krisis mengharuskan semua negara untuk segera mengatasi tantangan regional dan global secara bertanggung jawab dengan semangat persatuan, kolaborasi, dan saling menghormati.

Hun Sen sendiri telah menerima suntikan vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca yang dipasok oleh India pada awal Maret lalu, tiga pekan sejak dimulainya program inokulasi negara tersebut yang awalnya bergantung pada vaksin asal China, Sinopharm.

Jumlah kasus Covid-19 yang terus meningkat, terutama di Kota Phnom Penh, memaksa Pemerintah Kamboja untuk menerapkan jam malam di ibu kota Phnom Penh pada 1 – 14 April 2021.

Hingga Senin (26/4) malam, Kamboja telah mencatat 10.555 kasus, degan 79 kematian.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya