Protes Berlanjut, Aktivis Myanmar Kritik Lima Poin Konsensus KTT ASEAN

Aksi protes menolak kudeta militer di Myanmar kembali berlanjut, sehari setelah KTT ASEAN digelar di Jakarta pada Sabtu (24/4).

Protes nasional tersebar di kota-kota besar Myanmar pada Minggu (25/4). Para aktivis mencemooh janji yang diberikan oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing selama KTT ASEAN.

Mereka juga menyerukan agar warga berhenti membayar tagihan listrik dan pinjaman pertanian, serta menjauhkan anak-anak dari sekolah.

"Kami semua, orang-orang di kota-kota, kelurahan dan kemudian daerah dan negara bagian harus bekerja sama untuk membuat boikot yang berhasil terhadap junta militer," kata aktivis bernama Khant Wai Phyo dalam pidatonya di sebuah protes di pusat kota Monywa pada Minggu.

"Kami tidak berpartisipasi dalam sistem mereka, kami tidak bekerja sama dengan mereka," tambahnya, seperti dikutip Reuters.

Dalam aksi protes, para aktivis mengkritik lima poin konsensus yang dihasilkan selama KTT ASEAN.

Lima poin tersebut adalah mengakhiri kekerasan, memulai dialog di antara semua pihak, mediasi proses dialog, pemberian bantuan kemanusiaan, dan menunjuk utusan khusus ASEAN yang akan diizinkan mengunjungi Myanmar.

Perjanjian tersebut tidak menyebutkan tahanan politik, meskipun di dalam pertemuan para pemimpin membahas seruan pembebasan mereka.

Sejak 1 Februari, junta militer telah menahan pemimpin Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para anggota parlemen, serta tokoh politik pro demokrasi.

Saat ini, Aung San Suu Kyi sendiri menghadapi sejumlah dakwaan dan hanya diizinkan berbicara dengan pengacaranya melalui tautan video yang diawasi petugas keamanan.