Berita

Politisi PKS Nasir Djamil saat bertandang orang tua salah satu ABK Nanggala-402 Letkol Laut Irfan Suri/RMOL

Politik

DPR Desak Jokowi Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Tenggelamnya KRI Nanggala-402

SENIN, 26 APRIL 2021 | 15:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didesak untuk membentuk Tim Independen Pencari Fakta Tenggelamnya Kapal Republik Indonesia (KRI) Nanggala 402  di Perairan Bali, pada Rabu (21/4) lalu.

Desakan itu disampaikan langsung Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/4).

"Pembentukan tim ini penting agar negara tidak hanya mengucapkan belasungkawa dan mengusulkan kenaikan pangkat satu tingkat kepada mereka yang gugur, melainkan sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada rakyat Indonesia," tegas Nasir Djamil.


Sebab, kata Politikus Senior PKS ini, berbagai informasi bernada spekulasi kini bermunculan di media sosial.

Informasi-informasi yang berseliweran tersebut tentu sangat menganggu pikiran masyarakat Indonesia terutama keluarga korban KRI.

"Apalagi disebut-sebut bahwa ada sabotase dari negara tertentu terhadap KRI Nanggala 402 karena alasan berebut pengaruh," ucap Nasir Djamil yang juga mengunjungi kediaman orang tua salah satu korban Letkol Laut Irfan Suri, Hasan Yacob.

Nasir Djamil berharap Tim Pencari Fakta tersebut bisa mencari dan menemukan kebenaran dibalik peristiwa tersebut. Termasuk soal apakah memang kapal selam itu sudah tidak laik lagi untuk dioperasionalkan, mengingat usianya yang sudah 40 tahun.

"Kalau Presiden benar-benar berduka mari kita hormati 53 prajurit TNI AL terbaik bangsa, itu dengan mencari dan menemukan jawaban apa penyebab tenggelamnya kapal selam nanggala 402," kata dia.

"Sebagai makhluk Tuhan kita harus menerima kenyataan ini. Tapi sebagai anggota parlemen, saya berkewajiban mengingatkan dan mendesak pemerintah segera membentuk tim pencari fakta independen agar negeri ini benar-benar berdaulat di lautnya sendiri," demikian Nasir Djamil.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

34 Ribu Kendaraan Melintas Padalarang dan Lembang, Mayoritas Roda Dua

Rabu, 25 Maret 2026 | 15:55

Tinjau Terminal Pulo Gebang, Seskab Teddy Jamin Arus Balik Lancar

Rabu, 25 Maret 2026 | 15:38

Akui Coretax Bermasalah, Purbaya Perpanjang Deadline Lapor SPT hingga Akhir April 2026

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:48

Energi Filipina Masuk Zona Waspada, Presiden Marcos Aktifkan Mode Siaga

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:27

Dugaan Intervensi Politik Bayangi Penanganan Kasus Yaqut di KPK

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:10

Emas Mulai Ditinggalkan, Investor Lirik Bitcoin sebagai Aset Aman

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:06

Mendagri: Sumbar Capai 100 Persen Pemulihan Pascabencana, Sumut-Aceh Belum

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:39

Tren Nikah Melonjak Usai Lebaran, Kemenag Pastikan KUA Siaga Meski WFA

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:20

Ledakan Wisatawan Lebaran di Jabar, DPRD Ingatkan Waspada Bencana dan Pungli

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:01

IHSG Menguat ke Level 7.199 di Sesi I Rabu Siang, Ratusan Saham Menghijau

Rabu, 25 Maret 2026 | 12:28

Selengkapnya