Berita

Politisi PKS Nasir Djamil saat bertandang orang tua salah satu ABK Nanggala-402 Letkol Laut Irfan Suri/RMOL

Politik

DPR Desak Jokowi Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Tenggelamnya KRI Nanggala-402

SENIN, 26 APRIL 2021 | 15:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didesak untuk membentuk Tim Independen Pencari Fakta Tenggelamnya Kapal Republik Indonesia (KRI) Nanggala 402  di Perairan Bali, pada Rabu (21/4) lalu.

Desakan itu disampaikan langsung Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/4).

"Pembentukan tim ini penting agar negara tidak hanya mengucapkan belasungkawa dan mengusulkan kenaikan pangkat satu tingkat kepada mereka yang gugur, melainkan sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada rakyat Indonesia," tegas Nasir Djamil.


Sebab, kata Politikus Senior PKS ini, berbagai informasi bernada spekulasi kini bermunculan di media sosial.

Informasi-informasi yang berseliweran tersebut tentu sangat menganggu pikiran masyarakat Indonesia terutama keluarga korban KRI.

"Apalagi disebut-sebut bahwa ada sabotase dari negara tertentu terhadap KRI Nanggala 402 karena alasan berebut pengaruh," ucap Nasir Djamil yang juga mengunjungi kediaman orang tua salah satu korban Letkol Laut Irfan Suri, Hasan Yacob.

Nasir Djamil berharap Tim Pencari Fakta tersebut bisa mencari dan menemukan kebenaran dibalik peristiwa tersebut. Termasuk soal apakah memang kapal selam itu sudah tidak laik lagi untuk dioperasionalkan, mengingat usianya yang sudah 40 tahun.

"Kalau Presiden benar-benar berduka mari kita hormati 53 prajurit TNI AL terbaik bangsa, itu dengan mencari dan menemukan jawaban apa penyebab tenggelamnya kapal selam nanggala 402," kata dia.

"Sebagai makhluk Tuhan kita harus menerima kenyataan ini. Tapi sebagai anggota parlemen, saya berkewajiban mengingatkan dan mendesak pemerintah segera membentuk tim pencari fakta independen agar negeri ini benar-benar berdaulat di lautnya sendiri," demikian Nasir Djamil.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya