Berita

Politisi PKS Nasir Djamil saat bertandang orang tua salah satu ABK Nanggala-402 Letkol Laut Irfan Suri/RMOL

Politik

DPR Desak Jokowi Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Tenggelamnya KRI Nanggala-402

SENIN, 26 APRIL 2021 | 15:00 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didesak untuk membentuk Tim Independen Pencari Fakta Tenggelamnya Kapal Republik Indonesia (KRI) Nanggala 402  di Perairan Bali, pada Rabu (21/4) lalu.

Desakan itu disampaikan langsung Anggota Komisi II DPR RI fraksi PKS Nasir Djamil saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/4).

"Pembentukan tim ini penting agar negara tidak hanya mengucapkan belasungkawa dan mengusulkan kenaikan pangkat satu tingkat kepada mereka yang gugur, melainkan sebagai bentuk tanggungjawab negara kepada rakyat Indonesia," tegas Nasir Djamil.


Sebab, kata Politikus Senior PKS ini, berbagai informasi bernada spekulasi kini bermunculan di media sosial.

Informasi-informasi yang berseliweran tersebut tentu sangat menganggu pikiran masyarakat Indonesia terutama keluarga korban KRI.

"Apalagi disebut-sebut bahwa ada sabotase dari negara tertentu terhadap KRI Nanggala 402 karena alasan berebut pengaruh," ucap Nasir Djamil yang juga mengunjungi kediaman orang tua salah satu korban Letkol Laut Irfan Suri, Hasan Yacob.

Nasir Djamil berharap Tim Pencari Fakta tersebut bisa mencari dan menemukan kebenaran dibalik peristiwa tersebut. Termasuk soal apakah memang kapal selam itu sudah tidak laik lagi untuk dioperasionalkan, mengingat usianya yang sudah 40 tahun.

"Kalau Presiden benar-benar berduka mari kita hormati 53 prajurit TNI AL terbaik bangsa, itu dengan mencari dan menemukan jawaban apa penyebab tenggelamnya kapal selam nanggala 402," kata dia.

"Sebagai makhluk Tuhan kita harus menerima kenyataan ini. Tapi sebagai anggota parlemen, saya berkewajiban mengingatkan dan mendesak pemerintah segera membentuk tim pencari fakta independen agar negeri ini benar-benar berdaulat di lautnya sendiri," demikian Nasir Djamil.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya