Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi/Net
Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa jika AS memang berniat menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015, mereka harus menghapus penetapan sanksi kepada sekitar 1.500 individu Teheran.
Hal itu disampaikan Araghchi dalam sebuah wawancara bersama kantor berita yang dikelola oleh pemerintah ICANA pada Minggu (25/4) waktu setempat.
Araghchi tidak memberikan rincian lebih lanjut tetapi komentarnya itu sejalan dengan tuntutan Iran agar AS mencabut kedua sanksi yang diberlakukan kembali terhadap Republik Islam itu, setelah Presiden Donald Trump membatalkan perjanjian penting tersebut dan menambahkan ratusan sanksi untuk Iran, seperti dikutip dari
Al-Arabiya, Senin (26/4).
Komentar Araghchi datang tak lama setelah dirinya melakukan pertemuan dengan parlemen mayoritas-garis keras Iran tentang kemajuan dalam pembicaraan kesepakatan nuklir. Banyak anggota parlemen menentang upaya Presiden Hassan Rouhani untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut dan telah mencoba mempengaruhi negosiasi.
Araghchi tidak berkomentar tentang hasil pertemuan itu.
Sebelumnya kantor berita Tasnim melaporkan pada Minggu (25/4), bahwa kepala Komisi Keamanan Nasional, Mojtaba Zolnour, mengatakan dia memimpin upaya untuk mencegah pemulihan perjanjian nuklir tanpa persetujuan parlemen penuh dan mengatakan anggota parlemen harus hadir dalam pertemuan Wina.
Para diplomat akan bertemu di Wina selama tiga minggu berturut-turut mulai Senin untuk mencoba menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran dengan kekuatan dunia saat waktu habis untuk kesepakatan pemantauan sementara antara Teheran dan inspektur Perserikatan Bangsa-Bangsa di Badan Energi Atom Internasional.
