Berita

Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha/Net

Politik

Kabinda Papua Jadi Korban KKB, Politikus PPP: Demi Kedaulatan NKRI, Presiden Harus Tegas

SENIN, 26 APRIL 2021 | 08:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Insiden baku tembak yang akhirnya berujung dengan gugurnya
Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di Beoga, Minggu siang kemarin (25/4), langsung jadi sorotan anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha.

Ia mengingatkan dan meminta Presiden Joko Widodo memberi respons cepat terkait insiden yang menewaskan perwira tinggi TNI tersebut.

“Gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, merupakan hal yang sangat serius dan harus disikapi dengan tegas dan cepat oleh Presiden Joko Widodo,” ucap Tamliha melalui keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Senin (26/4).

“Gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, merupakan hal yang sangat serius dan harus disikapi dengan tegas dan cepat oleh Presiden Joko Widodo,” ucap Tamliha melalui keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Senin (26/4).

Syaifullah mengaku tidak bisa membayangkan, bagaimana bisa seorang jenderal bintang satu dan perangkat BIN, terbunuh oleh KKB. Walaupun pekerjaan seorang intelijen memang berbahaya dan berisiko terbunuh.

“Saya berharap Kepala BIN, Kabais TNI, dan Kabaintelkam Polri perlu segera bersinergi dan berkoordinasi untuk mengevaluasi operasi khusus yang dilakukan selama ini,” tambahnya.

Politikus PPP ini juga menilai diperlukan respons serius dan tindakan tegas yang diperlihatkan oleh Panglima TNI dan Kepala Polri terhadap KKB.

Sebab, KKB telah kerap membunuh warga sipil, dan ini merupakan pelanggaran HAM berat. Sehingga perlu menjadikan KKB sebagai kelompok terorisme yang harus ditumpas.

“Jika tindakan tegas tidak segera dilakukan TNI dan Polri, bukan tidak mungkin insiden-insiden kekerasan oleh KKB akan segera terulang kembali. Demi martabat NKRI dan kedaulatan bangsa, KKB di Papua perlu segera ditindak tegas,” demikian Syaifullah Tamliha.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Yayasan Trisakti Teken MoU Garap 80 Hektare Lahan Jagung Hibrida

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:58

TNI AL Perkuat Diplomasi Maritim dalam Agenda Tahunan RSIS

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:31

Segudang Harapan dari Inggris, Prancis dan Swiss

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:13

Galeri Investasi FEB Unusia jadi Wadah Mahasiswa Melek Pasar Modal

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:45

Pesan Prabowo di WEF 2026 jadi Arah Baru Perdamaian Dunia

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:25

Bareskrim Bawa Banyak Dokumen Usai Geledah Kantor DSI

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:00

Fenomena Kuil Pemujaan Jabatan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:40

PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:18

Konsisten Budaya Keselamatan, Kunci PTPN IV PalmCo Catat 23 Juta Jam Zero Accident

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Kembali Tiba di Tanah Air Bawa Komitmen Investasi Rp90 Triliun

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:33

Selengkapnya