Berita

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua/Net

Hukum

Dorong Keamanan Dan Keutuhan Negara, IYLC Institute Sarankan Pemerintah Menaikkan Status KKB Di Papua

SENIN, 26 APRIL 2021 | 05:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali membuat resah masyarakat melalui aksi kriminal selama beberapa minggu terakhir ini.

Setelah melakukan penembakan terhadap dua orang guru hingga tewas dan tiga sekolah dibakar serta tewasnya prajurit TNI, pada Minggu (25/4) mereka menembak mati Kepala BIN daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

Indonesian Youth Leaders for Change (IYLC) Institute ikut menanggapi peristiwa tersebut, yang dinilai sebagai aksi kriminal yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh KKB di Papua.

"Tentu ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan, bukan hanya masyarakat Papua, tapi seluruh bangsa Indonesia. Kelompok ini terus membangun ketakutan pada warga, khususnya di Papua," ujar Chief Executife IYLC Institute Muhammad Syarif Hidayatullah, dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/4).

Menurut Syarif, istilah KKB tidak lagi pantas dilekatkan kepada kelompok aksi kekerasan di Papua ini. Karena, mereka dia nilai bukan lagi sebagai kelompok kriminal saja. Melainkan sudah bisa dikatakan sebagai kelompok separatis yang nyata-nyata melawan negara dan membangun ketakutan di tengah-tengah warga.

"Olehnya itu status mereka mesti dinaikkan (dari KKB menjadi Kelompok Separatis), sehingga aparat TNI-Polri bisa maksimal dalam menanganinya," tutur Syarif.

Demi keamanan dan keutuhan negara, lanjut Syarif, pemerintah mesti berani mengambil sikap tegas, dan tidak menunggu lagi korban-korban berikutnya berjatuhan, baik dari kalangan sipil maupun militer.

"Pemerintah mesti berani mengambil sikap tegas. Tidak perlu takut dengan yang namanya HAM, karena ini sudah menyangkut keamanan dan keutuhan negara," tegas Syarif.

Selain itu, Syarif juga mengkritik beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi lainnya yang selama ini meneriakkan HAM di Papua. Di mana, mereka adalah bagian civil society yang selama ini meneriakan penegakkan HAM, utamanya ketika ada guru yang dibunuh oleh KKB di Papua.

"Dimana mereka ketika ada prajurit TNI-Polri yang ditembak dan dibunuh di Papua? Bukan kah KKB di Papua ini juga sudah melanggar HAM? Bahkan lebih dari itu, KKB di Papua ini sudah mengganggu keamanan dan keutuhan negara," tutup Syarif.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Jelang Piala AFF dan AFC, 36 Pemain Masuk Seleksi Tim U-16 Tahap Dua

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:02

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Warga DIminta Tak Beraktivitas

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:25

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:11

2.098 Warga Terjangkit DBD, Pemkot Bandung Siagakan 41 Rumah Sakit

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:01

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:21

Warga Diimbau Lapor RT sebelum Mudik Lebaran

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:11

Generasi Z di Jakarta Bisa Berkontribusi Kendalikan Inflasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:04

Surat Dr Paristiyanti Nuwardani Diduga jadi Penyebab TPPO Farienjob Jerman

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:00

Elektabilitas Cak Thoriq Tak Terkejar Jelang Pilkada Lumajang

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:42

Satpol PP Diminta Jaga Perilaku saat Berinteraksi dengan Masyarakat

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:31

Selengkapnya