Berita

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua/Net

Hukum

Dorong Keamanan Dan Keutuhan Negara, IYLC Institute Sarankan Pemerintah Menaikkan Status KKB Di Papua

SENIN, 26 APRIL 2021 | 05:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali membuat resah masyarakat melalui aksi kriminal selama beberapa minggu terakhir ini.

Setelah melakukan penembakan terhadap dua orang guru hingga tewas dan tiga sekolah dibakar serta tewasnya prajurit TNI, pada Minggu (25/4) mereka menembak mati Kepala BIN daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

Indonesian Youth Leaders for Change (IYLC) Institute ikut menanggapi peristiwa tersebut, yang dinilai sebagai aksi kriminal yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh KKB di Papua.


"Tentu ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan, bukan hanya masyarakat Papua, tapi seluruh bangsa Indonesia. Kelompok ini terus membangun ketakutan pada warga, khususnya di Papua," ujar Chief Executife IYLC Institute Muhammad Syarif Hidayatullah, dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/4).

Menurut Syarif, istilah KKB tidak lagi pantas dilekatkan kepada kelompok aksi kekerasan di Papua ini. Karena, mereka dia nilai bukan lagi sebagai kelompok kriminal saja. Melainkan sudah bisa dikatakan sebagai kelompok separatis yang nyata-nyata melawan negara dan membangun ketakutan di tengah-tengah warga.

"Olehnya itu status mereka mesti dinaikkan (dari KKB menjadi Kelompok Separatis), sehingga aparat TNI-Polri bisa maksimal dalam menanganinya," tutur Syarif.

Demi keamanan dan keutuhan negara, lanjut Syarif, pemerintah mesti berani mengambil sikap tegas, dan tidak menunggu lagi korban-korban berikutnya berjatuhan, baik dari kalangan sipil maupun militer.

"Pemerintah mesti berani mengambil sikap tegas. Tidak perlu takut dengan yang namanya HAM, karena ini sudah menyangkut keamanan dan keutuhan negara," tegas Syarif.

Selain itu, Syarif juga mengkritik beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi lainnya yang selama ini meneriakkan HAM di Papua. Di mana, mereka adalah bagian civil society yang selama ini meneriakan penegakkan HAM, utamanya ketika ada guru yang dibunuh oleh KKB di Papua.

"Dimana mereka ketika ada prajurit TNI-Polri yang ditembak dan dibunuh di Papua? Bukan kah KKB di Papua ini juga sudah melanggar HAM? Bahkan lebih dari itu, KKB di Papua ini sudah mengganggu keamanan dan keutuhan negara," tutup Syarif.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya