Berita

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua/Net

Hukum

Dorong Keamanan Dan Keutuhan Negara, IYLC Institute Sarankan Pemerintah Menaikkan Status KKB Di Papua

SENIN, 26 APRIL 2021 | 05:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua kembali membuat resah masyarakat melalui aksi kriminal selama beberapa minggu terakhir ini.

Setelah melakukan penembakan terhadap dua orang guru hingga tewas dan tiga sekolah dibakar serta tewasnya prajurit TNI, pada Minggu (25/4) mereka menembak mati Kepala BIN daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya.

Indonesian Youth Leaders for Change (IYLC) Institute ikut menanggapi peristiwa tersebut, yang dinilai sebagai aksi kriminal yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh KKB di Papua.


"Tentu ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan, bukan hanya masyarakat Papua, tapi seluruh bangsa Indonesia. Kelompok ini terus membangun ketakutan pada warga, khususnya di Papua," ujar Chief Executife IYLC Institute Muhammad Syarif Hidayatullah, dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/4).

Menurut Syarif, istilah KKB tidak lagi pantas dilekatkan kepada kelompok aksi kekerasan di Papua ini. Karena, mereka dia nilai bukan lagi sebagai kelompok kriminal saja. Melainkan sudah bisa dikatakan sebagai kelompok separatis yang nyata-nyata melawan negara dan membangun ketakutan di tengah-tengah warga.

"Olehnya itu status mereka mesti dinaikkan (dari KKB menjadi Kelompok Separatis), sehingga aparat TNI-Polri bisa maksimal dalam menanganinya," tutur Syarif.

Demi keamanan dan keutuhan negara, lanjut Syarif, pemerintah mesti berani mengambil sikap tegas, dan tidak menunggu lagi korban-korban berikutnya berjatuhan, baik dari kalangan sipil maupun militer.

"Pemerintah mesti berani mengambil sikap tegas. Tidak perlu takut dengan yang namanya HAM, karena ini sudah menyangkut keamanan dan keutuhan negara," tegas Syarif.

Selain itu, Syarif juga mengkritik beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi lainnya yang selama ini meneriakkan HAM di Papua. Di mana, mereka adalah bagian civil society yang selama ini meneriakan penegakkan HAM, utamanya ketika ada guru yang dibunuh oleh KKB di Papua.

"Dimana mereka ketika ada prajurit TNI-Polri yang ditembak dan dibunuh di Papua? Bukan kah KKB di Papua ini juga sudah melanggar HAM? Bahkan lebih dari itu, KKB di Papua ini sudah mengganggu keamanan dan keutuhan negara," tutup Syarif.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya