KPI Untuk ASN Surabaya Dinilai Tidak Tegas, DPRD: Misalnya, Kenapa Banyak Kasus Perselingkuhan Akhir-akhir Ini?

Sejumlah pelanggaran yang terjadi dilingkup pemeritahan Kota Surabaya disoroti oleh Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Fatkur Rohman menjelaskan, pihaknya menerima informasi dari hasil rapat dengar pendapat dengan Inspektorat Surabaya mengenai temuan pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN) selama lima tahun terakhir.

Dia menyebutkan, ada dugaan pelanggaran yang dilakukan mulai dari terkait korupsi, perselingkuhan, penyalahgunaan wewenang, perbuatan asusila, cerai tidak izin atasan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menurut , Fatkur Rohman, banyaknya pelanggaran yang dilakukan ASN Surabaya yaitu terkait membolos kerja, yakni sebanyak 38 kasus. Kasus lainnya yang sedang marak adalah mengenai perselingkuhan.

"Jadi harus dibedah bersama, misalnya kenapa akhir-akhir ini banyak muncul permasalahan perselingkuhan di kalangan ASN? Kami ingin tahu apa sih akar masalahnya?" ujar Fatkur Rohman dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (26/4).

Dari contoh-contoh kasus yang ada, Fatkur Rohman meihat itu sebagai gambaran mengenai Key Performance Indicator (KPI) Pemkot urabay tidak berjalan secara tegas di lapangan.

"Jangan-jangan pelanggaran yang dilakukan itu tidak secara tegas terantisipasi dalam KPI yang dibuat," tuturnya.

Kemungkinan lain yang juga menjadi sebab dari maraknya tindak pelanggaran oleh ASN yaitu dari implementasi KPI yang dibuat kurang tegas, atau juga faktor lain.

Maka dari itu, Fatkur Rohman mendorong Pemkot Surabaya melakukan analisa kasus-kasus pelanggaran yang sering terjadi dilingkungan kerja ASN setempat. Tujuannya untuk perbaikan.

"Artinya ini perlu dibedah serius," imbuhnya.