Berita

Kapal-kapal China di Whitsun Reef/Net

Dunia

Kapal-kapal China Berseliweran Di LCS, Uni Eropa Minta Beijing Patuhi Keputusan Pengadilan Arbitrase 2016

MINGGU, 25 APRIL 2021 | 14:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Uni Eropa menyalahkan China karena telah mengganggu perdamaian di laut China Selatan.

Dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (24/4), Uni Eropa menyoroti kehadiran kapal-kapal China di Laut China Selatan, serta mendesak semua pihak berselisih di Laut China Selatan mematuhi  keputusan pengadilan arbitrase pada 2016 yang menyatakan klaim Beijing tidak sah.

"Ketegangan di Laut China Selatan, termasuk kehadiran kapal-kapal China baru-baru ini di Whitsun Reef, membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan itu," ujar Uni Eropa, seperti dikutip Reuters.

Uni Eropa juga menegaskan kembali penolakannya yang kuat terhadap tindakan sepihak yang dapat merusak stabilitas regional dan ketertiban berbasis aturan internasional.

Pernyataan Uni Eropa muncul setelah pada pekan lalu blok itu merilis kebijakan baru yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Indo-Pasifik untuk melawan kekuatan China.

Sementara itu, China menolak tuduhan Uni Eropa bahwa kapal-kapalnya di Whitsun Reef, yang oleh China disebut Niu'E Jiao, telah membahayakan perdamaian dan keamanan.

Misi China untuk Uni Eropa pada Sabtu menegaskan kembali bahwa Whitsun Reef merupakan bagian dari Kepulauan Nansha China, atau Kepulauan Spratly yang diklaimnya.

Beijing menyebut kapal-kapalnya  sah untuk beroperasi di sana.

"Laut China Selatan seharusnya tidak menjadi alat bagi negara-negara tertentu untuk menahan dan menekan China, apalagi menjadi ajang pergulatan untuk persaingan kekuatan besar," kata misi tersebut.

Pada Maret, Filipina mengidentifikasi ratusan kapal China di Whitsun Reef dan menyebutnya diawaki oleh milisi.

Hingga saat ini, Filipina berupaya untuk melayangkan protes pada China agar kapal-kapal tersebut keluar dari zona ekonomi eksklusifnya (ZEE).

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya