Berita

ILustrasi mudik/Net

Politik

Samuel F. Silaen: Kebijakan Larangan Mudik Jauh Dari Kepentingan Rakyat Kecil

SABTU, 24 APRIL 2021 | 22:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dinilai menjadi sebab lambannya pemulihan ekonomi di Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen menduga, kebijakan yang tidak konsisten itu karena nampak tergantung  pada bisikan orang tertentu.

Silaen menduga pihak yang membisikan kepada pemerintah itu adalah elite bisnis.


"Sebab beberapa kebijakan pemerintah yang terkesan pesanan politik yang terkait bisnis di bidang alkes. Ini sangat memukul roda ekonomi rakyat yang seolah pasrah saja melihat tingkah laku petinggi negeri ini," ujar Samuel F. Silaen, Sabtu (24/4).

Menurut Silaen, yang menjadi penyebab adalag kepentingan kelompok tertentu tanpa memikirkan nasib rakyat Indonesia.

Ia kemudian mencontohkan kebijakan terbaru soal pelarangan mudik lebaran

Dalam pandangan Silaen kebijakan larangan mudik memukul sektor transportasi dan perputaran roda ekonomi rakyat stagnan.

"Kalau kebijakan pemerintah terkesan parsial saja yang hanya memikirkan kepentingan para 'penggede' alias golongan atas. Terkait Covid-19 memang tidak bisa dianggap remeh, itu betul tapi jangan salah bahwa keadaan rakyat Indonesia hampir memiliki imun yang cukup dalam menangkis serangan virus Corona itu," pungkas Silaen.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya