Berita

Tokoh HAM asal Papua, Natalius Pigai/Net

Politik

Masinton Bela Azis Syamsuddin, Natalius Pigai: Ternyata Dia Belum Baca Tupoksi DPR

SABTU, 24 APRIL 2021 | 12:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tokoh HAM asal Papua, Natalius Pigai mengkritik pembelaan anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu terhadap rekan sejawatnya di Parlemen, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar, Azis Syamsyuddin.

"Masinton ternyata belum baca UU MD3 dan tupoksi DPR," kata Natalius Pigai kepada wartawan, Sabtu (24/4).

Azis Syamsuddin diduga memiliki peran dalam kasus dugaan suap Walikota Tanjungbalai M. Syahrial kepada penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Pasalnya, perkenalan MS dengan SRP dilakukan di rumah dinas Azis pada Oktober 2020.

Menurut Masinton, pertemuan antara oknum KPK Robin dan Walikota Tanjungbalai Syahrial di rumah Aziz Syamsuddin merupakan bagian dari tugas Aziz. Tugas menjalankan fungsi menyerap aspirasi masyarakat.

Namun, mengenai apakah pertemuan tersebut merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, Masinton menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusutnya.

Menanggapi itu, Natalius Pigai menilai Masinton belum membaca UU MD3 dan tupoksi DPR dengan benar.

"Mempertemukan pejabat birokrat dan pengusaha saja tidak boleh, apalagi penyidik dan penjahat korupsi. Ini melanggar etika, moral dan hukum," ujar mantan Komisioner Kamnas HAM itu.

Natalius Pigai melanjutkan, hal semacam ini menjadi tantangan tersendiri buat pemerintah ke depan.

"Ini lawan @jokowi dan arus publik untuk Indonesia bersih dan bermoral," ucapnya yang juga dia posting di akun Twitter @NataliusPigai2.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya