Berita

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan/Net

Politik

Terkesan Kontradiktif, Senior Demokrat: Mudik Dilarang Sementara WNA Berdatangan

SABTU, 24 APRIL 2021 | 09:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didorong agar lebih tegas melakukan pembatasan dan pelarangan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia. Pasalnya, beberapa negara telah melaporkan adanya lonjakan kasus Covid-19.

"Pemerintah mesti tegas, bukan hanya melarang WNA asal India, tetapi juga WNA-WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus," ujar Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, Sabtu (24/4).

Syarief menyampaikan baru-baru ini, India melaporkan kasus harian Covid-19 yang mencapai 300 ribu dalam 24 jam terakhir. Selain itu, beberapa negara lain, seperti Brasil, Filipina, hingga China kembali melaporkan kenaikan kasus.


Terkait kondisi ini, Syarief pun menyesalkan soal masuknya WNA dari India dan China ke Indonesia di tengah pandemi.

Adapun pada awal 2021, sebanyak 153 WNA asal China masuk ke Indonesia, disusul 127 WNA asal India yang masuk pada awal April 2021. Padahal, saat ini pandemi di Indonesia belum menunjukkan pelandaian yang cukup signifikan.

"Kita memiliki potensi kenaikan kasus seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia," kata politisi senior Demokrat itu.

Syarief menyebut kasus harian Covid-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Per Kamis (22/4), kasus harian mencapai 5.720 kasus dengan 230 orang di antaranya tutup usia sehingga total kasus positif di Indonesia mencapai 1,62 juta kasus.

Menurutnya, masuknya WNA ke Indonesia, khususnya dari negara episentrum Covid-19 berbahaya bagi Indonesia.

"Pemerintah harusnya berhati-hati dan belajar dari pengalaman masuknya Covid-19 ke Indonesia pertama kali pada awal bulan Maret 2020," katanya.

Oleh karena itu, Syarief meminta agar pemerintah menunjukkan ketegasannya. Menurutnya, saat ini kebijakan pemerintah masih terkesan kontradiktif.

"Pemerintah melakukan pengetatan dan pelarangan mudik, namun belum menunjukkan ketegasan terkait masuknya WNA di Indonesia. Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pembatasan WNA masuk ke Indonesia," ucapnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya