Berita

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan/Net

Politik

Terkesan Kontradiktif, Senior Demokrat: Mudik Dilarang Sementara WNA Berdatangan

SABTU, 24 APRIL 2021 | 09:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didorong agar lebih tegas melakukan pembatasan dan pelarangan warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia. Pasalnya, beberapa negara telah melaporkan adanya lonjakan kasus Covid-19.

"Pemerintah mesti tegas, bukan hanya melarang WNA asal India, tetapi juga WNA-WNA dari beberapa negara yang terindikasi mengalami kenaikan kasus," ujar Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan, Sabtu (24/4).

Syarief menyampaikan baru-baru ini, India melaporkan kasus harian Covid-19 yang mencapai 300 ribu dalam 24 jam terakhir. Selain itu, beberapa negara lain, seperti Brasil, Filipina, hingga China kembali melaporkan kenaikan kasus.


Terkait kondisi ini, Syarief pun menyesalkan soal masuknya WNA dari India dan China ke Indonesia di tengah pandemi.

Adapun pada awal 2021, sebanyak 153 WNA asal China masuk ke Indonesia, disusul 127 WNA asal India yang masuk pada awal April 2021. Padahal, saat ini pandemi di Indonesia belum menunjukkan pelandaian yang cukup signifikan.

"Kita memiliki potensi kenaikan kasus seiring dengan maraknya WNA yang masuk ke Indonesia," kata politisi senior Demokrat itu.

Syarief menyebut kasus harian Covid-19 di Indonesia masih sangat tinggi. Per Kamis (22/4), kasus harian mencapai 5.720 kasus dengan 230 orang di antaranya tutup usia sehingga total kasus positif di Indonesia mencapai 1,62 juta kasus.

Menurutnya, masuknya WNA ke Indonesia, khususnya dari negara episentrum Covid-19 berbahaya bagi Indonesia.

"Pemerintah harusnya berhati-hati dan belajar dari pengalaman masuknya Covid-19 ke Indonesia pertama kali pada awal bulan Maret 2020," katanya.

Oleh karena itu, Syarief meminta agar pemerintah menunjukkan ketegasannya. Menurutnya, saat ini kebijakan pemerintah masih terkesan kontradiktif.

"Pemerintah melakukan pengetatan dan pelarangan mudik, namun belum menunjukkan ketegasan terkait masuknya WNA di Indonesia. Pemerintah harusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pembatasan WNA masuk ke Indonesia," ucapnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Adab di Atas Selebrasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 04:12

Belgia vs Mesir Berbagi Skor 1-1

Selasa, 16 Juni 2026 | 04:10

Pidato Bernuansa Sindiran Berpotensi Memicu Reaksi Balik Publik

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:39

Membongkar Skandal #SellIndonesia, Hebatnya Rupiah Menguat

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:19

Edura School Jawab Tantangan Guru di Era Digital

Selasa, 16 Juni 2026 | 03:03

SEI Bongkar Dampak Kebijakan Batu Bara Bahlil: Pasokan Tersendat, Listrik Alami Gangguan!

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:37

Mahfud MD: UU Polri Abaikan Komisi Reformasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:24

ART Indonesia Disiksa Mirip Samsak Tinju di Malaysia

Selasa, 16 Juni 2026 | 02:01

Kerja Prabowo Sudah Bagus, tapi Jangan Pidato Meledek Lagi

Selasa, 16 Juni 2026 | 01:29

Sambut 1 Muharam Setop Saling Fitnah dan Provokasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 01:25

Selengkapnya