Berita

Ketua fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Saleh Daulay Desak Pemerintah Tutup Pintu Masuk Bagi WNA ke Indonesia Khususnya India

JUMAT, 23 APRIL 2021 | 14:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah didesak untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terkait masuknya warga negara India ke Indonesia. Pasalnya, penyebaran virus Covid-19 di negara tersebut diberitakan semakin tinggi.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangannya kepada Redaksi, Jumat (23/4).

"Dalam konteks itu, tidak ada salahnya pemerintah menutup pintu masuk bagi warga negara asing ke Indonesia. Terutama bagi warga negara yang negaranya masih merebak penyebaran virus Covid-19," kata Saleh Daulay.


Menurut Saleh, jumlah kasus yang sangat tinggi di India itu telah menjadi perhatian dunia dan WHO. Apalagi, jumlah yang meninggal dunia akibat Covid-19 di India sudah mencapai 185 ribu orang.

Atas dasar fakta tersebut, lanjut Saleh, sudah semestinya pemerintah Indonesia mengambil kebijakan tegas atas masuknya warga negara India ke Indonesia.

"Kita tidak mau jika kedatangan orang-orang tersebut membawa kasus baru ke Indonesia. Apalagi, yang kita khawatirkan, di antara mereka ada yang terpapar varian baru Covid-19," tuturnya.

"Yang varian lama saja kan kita belum bisa tangani. Tentu harus diantisipasi secara ketat agar tidak ada varian baru yang muncul," imbuh Saleh.

Belum lagi, masih kata Saleh, tugas Kemenkes untuk melakukan vaksinasi masih banyak terkendala. Embargo vaksin menyebabkan target pelaksanaan vaksinasi jadi meleset. Sampai sejauh ini, belum kelihatan solusi tuntas yang diambil Kemenkes untuk mengatasi persoalan yang ada.

Sementara, Indonesia juga tidak bisa mengambil opsi lockdown. Sehingga, harus diantisipasi agar tidak ada penyebaran dari warga negara lain, khususnya dari India. Dan itu hanya bisa dilakukan jika ada aturan tegas dan ketat.

"Negara lain juga melakukan hal yang sama. Tentu tidak ada salahnya kalau kita juga melindungi warga negara kita," sambung dia.

Menurut Ketua fraksi PAN ini, pengetatan dan ketegasan juga harus dilaksanakan bagi warga negara lainnya. Jika perlu, semua yang masuk ke Indonesia harus diperiksa ketat dan dilakukan isolasi.

"Dengan begitu, ada kepastian bahwa mereka yang masuk benar-benar sehat dan tidak terpapar Covid-19," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya