Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti/Ist
Data masih adanya 130 juta penduduk Indonesia belum mendapat akses perbankan menjadi tantangan Bank Indonesia di tengah era era digital yang berkembang pesat.
“BI sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat. Makanya BI harus membuat terobosan agar masyarakat dari latar belakang sosial ekonomi apa pun bisa mengakses perbankan dengan mudah,†kata Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya, Kamis (22/4).
Dari data yang dibeberkan, 130 juta penduduk Indonesia masih
underbank dan
unbankable.
Underbanked yakni masyarakat memiliki rekening bank, tetapi masih menghadapi keterbatasan akses ke layanan keuangan seperti kartu kredit dan Kredit Tanpa Agunan (KTA). Sementara
unbankable diartikan belum memenuhi syarat dalam mendapatkan pinjaman atau bantuan dari lembaga perbankan.
“Kita meminta agar BI mempermudah masyarakat yang mempunyai permasalahan dengan perbankan. Harus dievaluasi dimana letak kesulitan masyarakat dalam mengaksesnya dan segera dicarikan solusi dengan cepat,†lanjut mantan ketua umum Kadin Jawa Timur ini.
Akses perbankan dewasa ini sangat dibutuhkan terlebih bagi para pelaku UMKM agar mudah mendapatkan permodalan sehingga bisa mengambangkan usahanya di masa pandemi seperti saat ini.
“Bagi para pelaku UMKM akses perbankan sangat vital. Mereka sangat perlu untuk mengajukan permodalan dalam mengembangkan usahanya,†lanjut LaNyalla.
Di sisi lain, LaNyalla sepakat bahwa program bansos nontunai akan membuka akses perbankan bagi masyarakat kurang mampu. Transformasi penyaluran bansos ini dipercaya dapat membantu pencapaian inklusi keuangan.
“Selama ini masyarakat yang kurang aksesnya ke perbankan adalah masyarakat kurang mampu. Dengan penyaluran bansos melalui nontunai, masyarakat akan terhubung dengan perbankan," tandasnya.
