Soal Polemik Kamus Sejarah, Senior PKS Pertanyakan Keberadaan BPIP?

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seharusnya menjadi garda terdepan terkait polemik Kamus Sejarah Indonesia yang sedang ramai saat ini.

Salah satu alasannya, kamus tersebut tidak memuat jejak perjuangan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus pahlawan nasional KH. Hasyim Asyari. Hal itu dinilai bertentangan dengan Pancasila.

"Harusnya BPIP yang terdepan tolak penyimpangan-penyimpangan dari Pancasila," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, Kamis (22/4).

Misalnya, tidak adanya frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional, pendidikan Pancasila terhapus dari Sistim Pendidikan Nasional, dan Kamus Sejarah Indonesia yang bermasalah seperti dengan tidak mencantumkan KH. Hasyim Asyari.

"Kemana BPIP?" ujar HNW yang saat ini menjabat Wakil Ketua MPR RI.

Jelas HNW, Kamus Sejarah Indonesia itu ternyata juga diskriminatif kepada perempuan. Ratu Wilhelmina dari Belanda dicantumkan, tapi dua tokoh perempuan Indonesia anggota BPUPK Maria Oelfah S dan Rr Soekaptinah, malah tidak dicantumkan.

"Selain KH. Hasyim Asyari, Dirjen Kebudayaan (pengarah kamus sejarah itu) mestinya juga akui salah tak masukkan nama-nama KH. Wahid Hasyim, M. Natsir, KH. Mas Mansur, Mr. Syaf. Ini malah masukkan tokoh-tokoh PKI seperti Musso, Amir S, Semaun, Alimin, dan Aidit," ucap mantan Presiden PKS itu.