Berita

Aksi protes menolak UU kewarganegaraan di Mumbai, India pada 26 Januari 2020/Reuters

Dunia

AS Tunjuk India Hingga Vietnam Sebagai Negara Yang Membutuhkan Perhatian Atas Kebebasan Beragama

KAMIS, 22 APRIL 2021 | 11:23 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) menunjuk empat negara tambahan ke dalam daftar negara-negara  yang membutuhkan perhatian khusus karena kondisi kebebasan beragamanya.

Berdasarkan laporan tahunan Komisi AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) pada 2020, terdapat 10 negara yang direkomendasikan untuk masuk ke dalam daftar "negara dengan perhatian khusus" (CPC).

Mereka adalah Myanmar, China, Eritrea, Iran, Nigeria, Korea Utara, Pakistan, Arab Saudi, Tajikistan, dan Turkmenistan.


USCIRF merupakan badan kuasi-yudisial yang dibentuk Kongres AS. Sementara laporan yang dirilis pada Rabu (21/4) bersifat tidak mengikat, dan menjadi rekomendasi untuk Departemen Luar Negeri.

Selain 10 negara tersebut USCIRF juga menambahkan empat negara lagi ke dalam daftar, yaitu India, Rusia, Suriah dan Vietnam.

"Tunjuk India sebagai 'negara dengan perhatian khusus', untuk terlibat dalam dan menoleransi pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, dan mengerikan, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional (IRFA)," kata USCIRF, seperti dikutip The Week.

Di bagian laporan India, USCIRF mendesak Departemen Luar Negeri untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan pada individu dan entitas yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat kebebasan beragama dengan membekukan aset  dan melarang mereka masuk ke AS.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya