Berita

Perdana Menteri Australia Scott Morrison/Net

Dunia

Analis China Soroti Sikap Australia Yang Batalkan Kesepakatan Belt and Road

KAMIS, 22 APRIL 2021 | 09:14 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para analis mengatakan langkah terbaru Canberra membatalkan kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) bisa menjerumuskan hubungan bilateral China-Australia yang sudah membeku ke jurang yang lebih rendah lagi.

Pembatalan itu akan menciptakan gangguan serius dalam hubungan perdagangan dan ekonomi. China perlu segera memberikan tanggapannya atas keputusan itu, menurut mereka.

Song Wei, seorang rekan peneliti asosiasi di Akademi Perdagangan Internasional dan Kerjasama Ekonomi China, mengatakan keputusan Australia berdampak negatif terhadap perkembangan negara itu sendiri, terutama Victoria, di mana kesepakatan BRI ditandatangani oleh negara bagian itu.

“Menghancurkan perjanjian kerja sama BRI dari perspektif federal adalah intervensi besar dalam kebijakan pembangunan negara bagian, yang pasti akan berdampak negatif pada perkembangan ekonomi Victoria di masa depan,” kata Song, seperti dikutip dari GT, Rabu (21/4).

Selanjutnya, hubungan ekonomi dan perdagangan antara China dan Australia akan semakin terjerembab, kata Song.

Profesor dan direktur Pusat Studi Australia di East China Normal University, Chen Hong, mengatakan,  langkah terbaru Australia itu berada di arah yang berlawanan dan dapat semakin memperumit hubungan.

Ia mencatat bahwa keputusan itu benar-benar mengabaikan kemitraan strategis yang saling menguntungkan dan komprehensif antara Australia dan China.

“Untung saja perjanjian pada saat itu tidak berurusan dengan sektor sensitif atau keamanan nasional,” kata Chen.

Para ahli sudah memperkirakan bahwa perjanjian itu akan dirusak oleh Australia.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah membatalkan kesepakatan Belt and Road Initiative (BRI) yang kontroversial antara China dan negara bagian Victoria. Ia menyebut kesepakatan itu 'tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia'.

Keputusan yang dibuat pada Rabu malam itu mengancam akan mengobarkan ketegangan diplomatik yang sudah parah antara Canberra dan Beijing, menurut para ahli.

“Ada keyakinan bahwa perjanjian itu menargetkan perjanjian BRI ketika pemerintah federal mengesahkan RUU Hubungan Luar Negeri, yang memungkinkan pemerintah federal mengesampingkan perjanjian negara bagian apa pun di bawah apa yang disebut ancaman keamanan nasional,” kata Chen, seraya menambahkan bahwa jika Australia melanjutkan ke jalan yang salah.

“China pasti akan menanggapi dengan tepat,” katanya.

Bergabung dengan BRI telah membawa manfaat ekonomi yang besar bagi Victoria dan menciptakan banyak peluang kerja di wilayah tersebut. Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews bahkan mengatakan perjanjian tersebut telah membawa lebih banyak pekerjaan dan perdagangan serta investasi untuk warganya.

Perdana Menteri Victoria Daniel Andrews membutakan Pemerintah Federal ketika dia pertama kali menandatangani kesepakatan Belt and Road dengan pemerintah China pada tahun 2018, seperti dikutip dari NZHerald, Kamis (22/4).

Ini adalah nota kesepahaman untuk mengambil bagian dalam program infrastruktur senilai  1,5 triliun dolar Australia, yang secara luas dipandang sebagai permainan kekuatan global oleh China untuk memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitiknya.
Negara bagian sebelumnya telah ditawari tenggat waktu 10 Maret untuk memberi tahu Persemakmuran tentang kesepakatan mereka dengan pemerintah asing.

"Saya belum melihat manfaatnya," kata Morrison pada awal 2021.

"Jika ada manfaat, apa saja dan apa yang dibayarkan untuk itu? Saya tidak memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu pada saat ini, tetapi penilaian atas pengaturan itu akan terus berlanjut," katamya.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya