Berita

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne/Net

Dunia

Australia Batalkan Kesepakatan Belt And Road Initiative, China: Yang Rugi Mereka Sendri

KAMIS, 22 APRIL 2021 | 08:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kedutaan Besar China di Australia mengkritik langkah Pemerintahan Scott Morrison yang akan membatalkan perjanjian yang ditandatangani antara negara bagian Victoria dan China untuk bekerja sama di bawah Belt and Road Initiative (BRI).

Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut akan membawa kerusakan lebih lanjut pada hubungan bilateral dan hanya akan merugikan Australia.

Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan pada Rabu (21/4) malam waktu setempat, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan bahwa nota kesepahaman dan perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani Victoria dengan China sehubungan dengan BRI telah dibatalkan berdasarkan undang-undang veto Persemakmuran yang baru, mengklaim "perjanjia itu tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Australia atau menyakiti hubungan luar negerinya. "


Ini adalah pertama kalinya pemerintah federal Australia menggunakan undang-undang veto baru, yang mengizinkannya untuk membatalkan perjanjian yang dilakukan negara bagian dan teritori dengan negara lain, lapor media. Undang-undang tersebut telah secara luas dianggap sebagai langkah yang menargetkan China.

Menanggapi langkah tersebut, juru bicara dari Kedutaan Besar China di Australia mengatakan bahwa langkah tersebut sebagai sesuatu yang "tidak masuk akal dan provokatif" lain yang diambil oleh Australia terhadap China.

“Ini lebih lanjut menunjukkan bahwa pemerintah Australia tidak memiliki ketulusan dalam meningkatkan hubungan China-Australia. Hal itu pasti akan membawa kerusakan lebih lanjut pada hubungan bilateral, dan hanya akan merugikan dirinya sendiri,” kata juru bicara itu, seperti dikutip dari News, Kamis (22/4).

Langkah terbaru Australia itu dilakukan ketika hubungan bilateral China-Australia hampir mencapai titik beku, dan hubungan perdagangan dan ekonomi juga telah terganggu secara serius, setelah Canberra meluncurkan serangkaian kebijakan anti-China.

Para analis mengatakan langkah terbaru Canberra bisa semakin menjerumuskan hubungan bilateral yang sudah membeku ke jurang yang lebih rendah dan mengancam gangguan serius lebih lanjut pada perdagangan dan hubungan ekonomi. Itu mungkin memerlukan tanggapan yang sesuai dari China, tambah mereka.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

UPDATE

Titik Terang di Beltim, PT Timah Diperbolehkan Beli Timah Rakyat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:38

Mantri BRI Rela Terobos Kabut dan Jalan Terjal demi Jaga Asa Pelaku Usaha

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:21

Alunan Bella Ciao Iringi Pembubaran Demo BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:57

BEM UI: Kemerdekaan Indonesia Masih Semu

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:45

Serba-Serbi Demo, Intel Cegat Massa Tak Berseragam Merapat Barisan BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:39

Peringatan Dini BMKG Modal Penting Hadapi Karhutla

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:28

MES Siapkan Jurus Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:13

Budaya KKN dan Koncoisme Penghalang Cita-cita Merdeka

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:00

Waspada! El Nino Tahun Ini Lebih Kuat dari 2015

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:48

Said Abdullah: Rekam Jejak Destry-Aida Jadi Modal Pimpin BI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:38

Selengkapnya