Berita

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne/Net

Dunia

Australia Batalkan Kesepakatan Belt And Road Initiative, China: Yang Rugi Mereka Sendri

KAMIS, 22 APRIL 2021 | 08:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kedutaan Besar China di Australia mengkritik langkah Pemerintahan Scott Morrison yang akan membatalkan perjanjian yang ditandatangani antara negara bagian Victoria dan China untuk bekerja sama di bawah Belt and Road Initiative (BRI).

Mereka memperingatkan bahwa langkah tersebut akan membawa kerusakan lebih lanjut pada hubungan bilateral dan hanya akan merugikan Australia.

Sebelumnya, dalam sebuah pernyataan pada Rabu (21/4) malam waktu setempat, Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne mengatakan bahwa nota kesepahaman dan perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani Victoria dengan China sehubungan dengan BRI telah dibatalkan berdasarkan undang-undang veto Persemakmuran yang baru, mengklaim "perjanjia itu tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Australia atau menyakiti hubungan luar negerinya. "

Ini adalah pertama kalinya pemerintah federal Australia menggunakan undang-undang veto baru, yang mengizinkannya untuk membatalkan perjanjian yang dilakukan negara bagian dan teritori dengan negara lain, lapor media. Undang-undang tersebut telah secara luas dianggap sebagai langkah yang menargetkan China.

Menanggapi langkah tersebut, juru bicara dari Kedutaan Besar China di Australia mengatakan bahwa langkah tersebut sebagai sesuatu yang "tidak masuk akal dan provokatif" lain yang diambil oleh Australia terhadap China.

“Ini lebih lanjut menunjukkan bahwa pemerintah Australia tidak memiliki ketulusan dalam meningkatkan hubungan China-Australia. Hal itu pasti akan membawa kerusakan lebih lanjut pada hubungan bilateral, dan hanya akan merugikan dirinya sendiri,” kata juru bicara itu, seperti dikutip dari News, Kamis (22/4).

Langkah terbaru Australia itu dilakukan ketika hubungan bilateral China-Australia hampir mencapai titik beku, dan hubungan perdagangan dan ekonomi juga telah terganggu secara serius, setelah Canberra meluncurkan serangkaian kebijakan anti-China.

Para analis mengatakan langkah terbaru Canberra bisa semakin menjerumuskan hubungan bilateral yang sudah membeku ke jurang yang lebih rendah dan mengancam gangguan serius lebih lanjut pada perdagangan dan hubungan ekonomi. Itu mungkin memerlukan tanggapan yang sesuai dari China, tambah mereka.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Prabowo dan Gibran Hadiri Acara Nuzulul Quran di DPP Partai Golkar

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:46

Biden, Obama dan Clinton Diprotes karena Bela Israel di Penggalangan Dana Terbesar Demokrat

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:39

Calon Walikota Surabaya yang Punya 3 Kriteria Ini Berpotensi Diusung Gerindra

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:23

Menlu Rusia: Rencana Perdamaian Ukraina Tidak Ada Gunanya

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Bawaslu Pastikan Lakukan Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN

Jumat, 29 Maret 2024 | 17:03

Terbukti Langgar Etik, Ketua PPK Kedaton Dipecat KPU Bandar Lampung

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:59

Kalau Ingin Gibran Aman, Jokowi Tak Usah Intervensi Pemerintahan Prabowo

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:41

Indonesia Mengglobal Bersama USAID Teman LPDP Ajak Pelajar Berani Belajar di AS

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:30

Ada Diskon Tarif Tol Buat Pemudik yang Berangkat Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:21

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan yang Digarap Bos Pakaian Dalam Hanan Supangkat

Jumat, 29 Maret 2024 | 16:11

Selengkapnya