PKS: Pembelokan Sejarah Indonesia Dari Kekejaman PKI Dilakukan Satu Dekade Terakhir

Kritikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid terkait hilangnya nama pendiri Nahdlathul Ulama (NU), KH Hasyim Asyhari dan lebih menonjolnya tokoh-tokoh komunis pada Kamus Sejarah Republik Indonesia jilid I, menuai reaksi.

Anggota Komisi II fraksi PKS Nasir Djamil menilai, hampir satu dekade ini upaya untuk membelokkan sejarah Indonesia dari kekejaman PKI telah dilakukan.

Bahkan, menurutnya, telah berani disampaikan secara terang-terangan.

"Boleh jadi karena ada 'dendam' masa lalu di mana saat itu penguasa orde baru benar-benar tidak memberi tempat kepada anak-anak bekas tokoh PKI," kata Nasir Djamil kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (21/4).

Politikus PKS ini menambahkan, semasa Presiden Soeharto, ia memberlakukan penelitian khusus (Litsus) kepada setiap pejabat orang yang akan menduduki posisi di cabang cabang kekuasaan, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Saran saya memang kementerian dan lembaga terkait harus memberikan ruang agar upaya pembelokan sejarah, terutama sepak terjang PKI di Indonesia, dapat diluruskan," tuturnya.

"Berbeda soal jejak sejarah adalah biasa, tapi kalau ada upaya membelokkan sejarah terutama bagaimana PKI ingin mengudeta pemerintahan yang sah saat itu adalah bentuk lain dari pencukur sejarah," demikian Nasir Djamil.