Berita

Ilustrasi./Net

Politik

Pak Jokowi, Jangan Salah Pilih Menteri Investasi

RABU, 21 APRIL 2021 | 13:53 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Beberapa hari terakhir muncul narasi pencitraan figur-figur yang dicalonkan (atau mencalonkan diri?) sebagai Menteri Investasi di media massa.

Banyak tokoh yang mengklaim dipanggil Jokowi untuk membicarakan seluk beluk kementerian tersebut. Bahkan ada pula yang diklaim (atau mengklaim?) telah fix (pasti) bakal ditetapkan sebagai Menteri Investasi.

Apakah sudah ada nama yang definitif atau belum, hanya Presiden Joko Widodo yang tahu. Keputusan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Meskipun demikian, kalangan pengusaha dan praktisi bisnis berharap Jokowi tidak salah pilih orang.


Kementerian Investasi bertugas memperbaiki lingkungan investasi dan memudahkan pengaturan sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Jika figur yang dipilih tidak memiliki network internasional yang luas dan kurang memahami lanskap industri ke depan, tugas yang diemban kementerian ini bakal sulit dijalankan secara optimal.

Pandangan tersebut diungkapkan praktisi bisnis teknologi informasi Wisnu Agung Prasetya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/4).

Mantan aktivis mahasiswa 98 yang akrab dipanggil Bagong itu menambahkan, Menteri Investasi yang segera dilantik memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sang menteri baru diharapkan cekatan dalam merespon perkembangan industri 4.0 dengan memberikan insentif pada cara-cara produksi yang baru.

“Begitu dilantik, dia harus menyelesaikan obstacle (hambatan) atau masalah yang sumbernya dari beragam pemangku kepentingan. Misalnya, kita tak mungkin bicara tentang pengembangan sillicon valley Bukit Algoritma tanpa membenahi standar tenaga kerja kita yang mayoritas lulusan SMP ke bawah,” ujarnya.

Peran penting dari kementerian baru ini, kata Bagong, adalah menjaga supply side dari bisnis dan industri. Hal lain yang tak kalah urgen adalah memastikan bahwa pasar dapat menyelesaikan urusannya sendiri tanpa terlalu banyak intervensi negara.

“Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai ngakunya investasi, tapi dikit-dikit (minta bantuan) negara,” tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya