Berita

Ilustrasi./Net

Politik

Pak Jokowi, Jangan Salah Pilih Menteri Investasi

RABU, 21 APRIL 2021 | 13:53 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Beberapa hari terakhir muncul narasi pencitraan figur-figur yang dicalonkan (atau mencalonkan diri?) sebagai Menteri Investasi di media massa.

Banyak tokoh yang mengklaim dipanggil Jokowi untuk membicarakan seluk beluk kementerian tersebut. Bahkan ada pula yang diklaim (atau mengklaim?) telah fix (pasti) bakal ditetapkan sebagai Menteri Investasi.

Apakah sudah ada nama yang definitif atau belum, hanya Presiden Joko Widodo yang tahu. Keputusan pengangkatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Meskipun demikian, kalangan pengusaha dan praktisi bisnis berharap Jokowi tidak salah pilih orang.


Kementerian Investasi bertugas memperbaiki lingkungan investasi dan memudahkan pengaturan sehingga investor tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Jika figur yang dipilih tidak memiliki network internasional yang luas dan kurang memahami lanskap industri ke depan, tugas yang diemban kementerian ini bakal sulit dijalankan secara optimal.

Pandangan tersebut diungkapkan praktisi bisnis teknologi informasi Wisnu Agung Prasetya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/4).

Mantan aktivis mahasiswa 98 yang akrab dipanggil Bagong itu menambahkan, Menteri Investasi yang segera dilantik memiliki segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Sang menteri baru diharapkan cekatan dalam merespon perkembangan industri 4.0 dengan memberikan insentif pada cara-cara produksi yang baru.

“Begitu dilantik, dia harus menyelesaikan obstacle (hambatan) atau masalah yang sumbernya dari beragam pemangku kepentingan. Misalnya, kita tak mungkin bicara tentang pengembangan sillicon valley Bukit Algoritma tanpa membenahi standar tenaga kerja kita yang mayoritas lulusan SMP ke bawah,” ujarnya.

Peran penting dari kementerian baru ini, kata Bagong, adalah menjaga supply side dari bisnis dan industri. Hal lain yang tak kalah urgen adalah memastikan bahwa pasar dapat menyelesaikan urusannya sendiri tanpa terlalu banyak intervensi negara.

“Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai ngakunya investasi, tapi dikit-dikit (minta bantuan) negara,” tandasnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

UPDATE

AKBP Didik Konsumsi Serbuk Haram sejak 2019

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:10

Anggaran Pendidikan Bisa Dioptimalkan Tanpa Direcoki MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 04:08

THR di Jakarta Harus Cair Paling Lambat Dua Pekan sebelum Lebaran

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:25

Ibnu Muljam, Pembunuh Ali yang Hafal Al-Qur'an

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:11

PDIP Sesalkan MBG Sedot Dana Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 03:01

Ubunubunomologi

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:34

MBG Sah Pakai Anggaran Pendidikan

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:11

Golkar Dukung Impor 105 Ribu Mobil India Ditunda

Kamis, 26 Februari 2026 | 02:00

Arief Poyuono: Megawati Dukung Program MBG

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:25

Aksi Anarkis Mahasiswa di Polda DIY Ancam Demokrasi

Kamis, 26 Februari 2026 | 01:23

Selengkapnya