Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim/Net
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim layak direshuffle. Selain memang tidak ada prestasi yang menonjol, dia juga terlihat tidak mampu mengontrol kementerian yang dipimpinnya.
Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Rabu (21/4).
Beberapa bukti terkait hal itu terlihat dari tiga kasus yang terjadi belakangan ini. Hal ini tentu mencoreng Presiden Joko Widodo, yang dalam hampir setiap kesempatan selalu berbicara Pancasila.
Pertama, hilang atau tidak adanya frase agama dalam draf atau rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN). Hal ini tentu fatal mengingat ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, di mana sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Sebagai menteri, Nadiem tidak sensitif sehingga frase agama bisa tidak muncul dalam draft PJPN. Hal ini tentu sulit dimengerti," ujar Jamiluddin.
Kedua, tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Hal ini juga sulit diterima nalar mengingat Pancasila dan Bahasa Indonesia menjadi hal fundamental bagi Indonesia.
"Di sini terkesan Nadiem tidak memahami hal itu sehingga ceroboh meloloskan PP tanpa memasukkan Pancasila dan Bahasa Indonesia," terang Jamiluddin.
Ketiga, hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan pahlawan nasional KH. Hasyim Asyari dari buku atau kamus sejarah online yang diterbitkan dan dikelola Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud. Hilangnya nama pendiiri NU juga tidak jelas sebab musababnya.
"Di sini makin menguatkan dugaan bahwa Nadiem tak punya kendali yang kuat di Kemendikbud," imbuhnya.
Karena itu, lanjut Jamiluddin, pantas diduga Nadiem tidak cukup mengakar di kementerian yang dipimpinnya. Leadership Nadiem tak memadai untuk membawa Kemendikbud mewujudkan pendidikan nasional.
Jadi, sudah selayaknya Nadiem direshuffle agar tidak terus-menerus menjadi beban Presiden. Untuk itu, sebaiknya posisi Kemendikbudristek diisi tokoh pendidikan dari Muhammadiyah.
"Suka tidak suka, muhammadiyah termasuk terbaik dalam mengelola pendidikan di tanah air. Hal itu juga sudah dibuktikan saat Kemendikbud diisi tokoh pendidikan dari Muhammadiyah," ucap Jamiluddin.
