Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net

Politik

Pembentukan Poros Islam Tidak Ubahnya Seperti Menggali Kubur Sendiri

RABU, 21 APRIL 2021 | 09:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya pembentukan poros Islam dalam Pilpres 2024 yang akan diisi oleh PPP, PKS, dan PKB dinilai tidak lagi relevan secara politik. Sebab, selain ruang bagi pemilih yang terbatas, poros ini juga miliki potensi kekalahan yang lebih besar.

Begitu penilaian Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menanggapi wacana pembentukan poros Islam yang terus berkembang usai elit PPP sowan ke markas PKS beberapa waktu lalu.

"Mereka akan kesulitan meraup pemilih muslim rasional, sekaligus akan dijauhi pemilih nasionalis," kata Dedi Kurnia kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (21/4).


Pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini menilai pembentukan poros Islam justru akan meningkatkan sentimen identitas agama dalam koalisi. Hal itu justru cenderung menyulitkan parpol dalam berkembang.

"Dengan kondisi itu, membangun poros parpol berazas Islam hanya upaya mengubur diri sendiri. Kecuali, mereka hidup di era Pemilu 1950-an, mungkin poros Islam sedang menjadi trend," tuturnya.

Selain itu, untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh poros Islam juga akan sangat sulit dan terjadi tarik menarik kepentingan yang panjang.

"Sejauh ini dalam amatan IPO, Ahmad Saikhu dari PKS yang miliki tokoh menonjol dari sisi elektabilitas dan PKB Muhaimin Iskandar. Dan dua tokoh ini belum tentu diterima mitra lainnya jika tetap membangun poros Islam. Tokoh di luar mereka justru lebih potensial," pungkasnya. 

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya