Berita

Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko/Net

Politik

Irwan Fecho: Yang Dilakukan Moeldoko Telah Menyumbang Kemunduran Peradaban Indonesia

RABU, 21 APRIL 2021 | 09:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Salah satu penanda bahwa peradaban sebuah negara mundur atau tidak adalah indeks demokrasi. Jika rendah, berarti peradaban tersebut sedang mengalami kemunduran.

Begitu kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan Fecho dalam akun Twitter pribadinya, Selasa (20/4).

Irwan menegaskan bahwa indeks demokrasi yang rendah bisa disebabkan sejumlah hal. Salah satunya adalah kehadiran begal demokrasi yang menjamur.


“Demokrasi yang rendah bisa disebabkan karena banyak begal demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Dia pun menyinggung apa yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menggawangi Gerakan Pengambialihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD). Moeldoko bersama sejumlah orang yang mengatasnamakan diri sebagai Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang beberapa waktu lalu.

Dalam KLB tersebut, Moeldoko dinobatkan sebagai ketua umum.Namun demikian, kepengurusan Moeldoko ditolak oleh Kementerian Hukum Dan HAM.

Bagi Irwan Fecho, aksi Moeldoko sebagai lingkaran istana yang melakukan pengambilalihan paksa partainya itu merupakan bagian dari penyebab turunnya indeks demokrasi tanah air.  

“Apa yang dilakukan pak Moeldoko telah ikut menyumbang besar kemunduran peradaban Indonesia,” tegasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya