Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini/Net
Draf naskah Kamus Sejarah Indonesia yang akan diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai penuh dengan kejanggalan.
Salah satu kejanggalannya adalah tidak mencantumkan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asyari, sebagai tokoh yang berperan besar dalam sejarah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Anehnya sejumlah nama asing justru muncul dalam draf buku tersebut.
Menurut beberapa sumber, draf buku tersebut dipersiapkan oleh Kemendikbud. Namun pihak Kemendikbud menegaskan kalau draf yang beredar berupa salinan softcopy itu tidak resmi dan bukan dari pihak mereka. Kemendikbud sendiri mengaku sedang menyempurnakan kamus Sejarah Indonesia itu.
Toh, Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menilai, hal tersebut merupakan keteledoran dan menunjukkan ketidakpahaman tim penyusun tentang sejarah bangsa.
Menurutnya, siapapun yang menyusun dan menyebarkan jika ada unsur kesengajaan, maka ia telah melakukan pengkhianatan terhadap sejarah bangsa.
Karena itu, draf buku tersebut harus segera ditarik dari peredaran, karena bisa menyesatkan anak bangsa.
"Seluruh anak bangsa harus paham secara utuh sejarah bangsa Indonesia dan tidak boleh ada yang memutus mata rantai sejarah perjalanan bangsa. Karena itu, kalau hal ini disengaja merupakan pengkhianatan terhadap sejarah," tegas Jazuli dalam keterangannya, Selasa (20/4).
Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, Hadratus Syekh Hasyim Asyari sebagai pendiri NU mutlak masuk dalam dokumen sejarah manapun. Sebab, peran dan kiprahnya luar biasa baik pada masa penjajahan maupun kemerdekaan. Beliau, kata Jazuli, adalah tokoh bangsa dan pahlawan nasional.
"Hadratus Syekh Hasyim sebagai pendiri NU dengan Resolusi Jihad-nya yang terkenal mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia. Juga perannya sebagai rujukan ketika bangsa ini membentuk dasar negara dan konstitusi bernegara. Jangan putus mata rantai sejarah tersebut. Jangan lupakan jasa ulama besar bangsa ini," tegasnya.
Lebih lanjut, Jazuli meminta semua elemen bangsa tanpa terkecuali harus memahami ideologi negara dan sejarahnya. Begitupun Kemendikbud, dalam menyusun kurikulum dan materi-materi kebangsaan harus valid serta tidak menyimpang.
"Pemerintah harus segera klarifikasi dan tarik draf naskah yang beredar tersebut, serta mengusut motif tidak dicantumkannya Hadratus Syekh Hasyim Asyari," pungkasnya.
